Forkopimda Jepara mengunjungi Sekolah Rakyat di Desa Suwawal Pakisaji, baru-baru ini (kanalmuria)
kanalmuria.com, Jepara – Kekurangan kuota jumlah murid yang terjadi di lima Sekolah Dasar di Kabupaten Jepara akhirnya teratasi. Hal itu terjadi setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran siswa baru.
Perpanjangan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kabupaten Jepara, dilakukan secara daring sesuai ketentuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Semua tahapan SPMB Jepara termasuk perpanjangan pendaftaran di sejumlah sekolah yang belum memenuhi kuota, juga telah selesai dilaksanakan.
“Sudah selesai (SPMB) dan memang sesuai Kemendikdasmen harus online terhadap lima sekolah yang kemarin kurang,” ujar Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Jepara, Ratib Zaini.
Menurut Ratib kekurangan siswa di lima Sekolah Dasar juga teratasi dengan penambahan kurang lebih ada 50 orang.
“Hampir tiga perempat sudah memenuhi kuota dan sekarang sudah kita tutup,” tutur Ratib.
Ratib menyebut bahwa kondisi sekolah yang kekurangan siswa memang tidak terjadi setiap tahun. Lokasi sekolah yang kekurangan murid, sebagian besar berada di wilayah pinggiran.
“Tahun ini pemerintah juga menambahkan kuota sebesar lima persen sebagai langkah antisipasi, karena antusiasme masyarakat mengikuti SPMB meningkat dibandingkan dua tahun terakhir, ” terangnya.
Di balik proses penerimaan siswa baru itu, Witiarso Utomo menegaskan bahwa tidak boleh ada anak Jepara yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi.
Jika memang anaknya ingin sekolah dan orang tuanya tidak mampu membiayai di sekolah swasta, Witiarso menyarankan untuk menghubungi kepala desa, camat, maupun kepala dinas terkait.
“Supaya diajukan untuk didaftarkan sekolah dan anak-anak ini jangan sampai putus sekolah,” ujar Witiarso.
Pihaknya akan mencarikan berbagai solusi agar mereka dapat diarahkan ke SMP Negeri, SMA Negeri maupun sekolah swasta yang lokasinya paling dekat dengan tempat tinggal.
Apabila persoalannya semata-mata karena biaya, imbuh Witiarso, pemerintah siap memberikan bantuan melalui beasiswa, dana CSR maupun dukungan dari Baznas.
“Jangan sampai anak-anak kita ini putus sekolah yang SMP maupun SMA gara-gara biaya sekolah yang tidak mampu. Kita akan kasih beasiswa, kita akan bantu lewat CSR, lewat Baznas, ” ungkapnya.
Jika terlanjur putus sekolah, maka pemerintah tetap mencarikan jalur pendidikan lain. Seperti PKBM maupun pendidikan kesetaraan, agar mereka tetap memiliki ijazah.
“Jangan ada anak sekolah putus sekolah sebelum lulus SMA gara-gara biaya. Kalau hanya karena biaya, mohon hubungi pemerintah untuk kita carikan solusinya,” tegasnya.
Selain memastikan akses pendidikan, pemerintah juga mempersiapkan pelaksanaan Sekolah Rakyat. Program itu dijadwalkan mulai berjalan pada 12 Juli 2026 untuk masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA.
Setiap rombongan belajar diisi sekitar 30 siswa, sehingga setiap angkatan menampung sekitar 90 peserta didik. Namun untuk jenjang SD di Sekolah Rakyat, baru tersedia 66 calon siswa.
“Artinya, masih dibutuhkan sekitar 24 siswa lagi yang memenuhi persyaratan. Syaratnya adalah desil 1 dan desil 2,” tukasnya.
Bagi masyarakat Jepara yang memenuhi syarat desil 1 dan desil 2, dipersilahkan mendaftarkan anaknya. Sekolah dan fasilitasnya bagus dan gratis.
Tak berhenti di situ, Jepara juga memperoleh kepercayaan dari pemerintah pusat untuk menghadirkan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), sebuah sekolah berasrama bagi siswa berprestasi.
Pada tahap awal tersedia dua rombongan belajar untuk SMP dan dua rombongan belajar untuk SMA, masing-masing berisi 20 siswa. Sementara menunggu pembangunan gedung permanen, kegiatan belajar akan memanfaatkan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK).
Sekolah Nasional Terintregasi dijadwalkan mulai dibangun pada Oktober tahun 2016. Lokasinya di lahan seluas 10 hektare yang telah dihibahkan Pemkab Jepara kepada Kemendikdasmen.
Proses rekrutmen peserta didik dilaksanakan langsung oleh kementerian sepanjang Juli, dengan target kegiatan belajar dimulai sekitar Agustus.
Baca Juga: Ribuan Botol Arak Bali Ilegal Digagalkan di Pati, Disamarkan di Balik Muatan Kelapa
Kehadiran Sekolah Nasional Terintregasi tidak hanya diperuntukkan bagi siswa asal Jepara saja. Namun juga membuka kesempatan bagi siswa berprestasi dari daerah sekitar seperti Kudus, Pati, dan Demak.
Di Jawa Tengah sendiri, Sekolah Nasional Terintregasi hanya dibangun di tiga kabupaten yakni Jepara, Cilacap, dan Purbalingga.
Pemerintah terus berupaya menekan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS). Saat ini terdapat sekitar 3.500 ATS usia 18–25 tahun di Kabupaten Jepara.
Dari jumlah tersebut, sekitar 2.900 orang telah berhasil ditangani. Sementara sisanya masih dalam proses pendampingan.
“Memang deteksi sementara mereka keluar di Jepara dan 80 persen memang tidak berkeinginan untuk sekolah karena sudah bekerja. Angka Lama Sekolah kita 9,6,” ujar Ratib.
Untuk penguatan layanan pendidikan inklusif juga tengah dipersiapkan. Pemerintah pusat dijadwalkan membangun Sekolah Luar Biasa (SLB) baru pada 2027.
Lokasi SLB baru berada di belakang SMA Negeri 1 Mayong dengan kapasitas hingga sekitar 900 peserta didik. Sekolah ini berdiri di atas lahan seluas satu hektare.
Sementara untuk wilayah utara Jepara, pemerintah masih menyiapkan solusi melalui kerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan yayasan terkait. (pra)
