Antrean panjang truk pengangkut tebu mengular hingga membuat kemacetan lalu lintas. (kanalmuria)
Kanalmuria.com, Pati– Sikap para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Pati disorot. Sejumlah pimpinan OPD dinilai berubah dan terkesan tidak menghargai Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Candra dan lembaga DPRD Pati.
Kondisi itu terlihat dalam beberapa kali pelaksanaan rapat paripurna di Gedung DPRD Pati. Jumlah pimpinan OPD yang hadir sangat minim.
Berbeda jauh dengan era kepemimpinan sebelumnya. Saat itu, para pimpinan OPD selalu aktif hadir mendampingi kepala daerah dalam forum resmi di DPRD Pati.
Pantauan media, dalam rapat paripurna pengesahan pertanggungjawaban APBD 2025 dan penyampaian KUA-PPAS 2026 banyak para pimpinan OPD yang absen.
Yang mengherankan, Sekretaris Daerah Kabupaten Pati yang seharusnya menjadi teladan ASN, juga tidak tampak hadir.
Kursi-kursi di ruang sidang DPRD yang seharusnya ditempati Sekda dan para Asisten terlihat kosong. Padahal forum tersebut dihadiri Plt Bupati Risma Ardhi Candra dan sebagian anggota DPRD Pati.
Dari data kehadiran, pimpinan OPD yang hadir hanya 5 orang. Yakni Kepala Dinas Kesbangpol, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Disnakertrans, Kepala DKP, dan Kepala BPBD. Sementara OPD lainnya hanya diwakili sekretaris dinas dan kepala bidang.
Anggota Komisi A DPRD Pati, Suharmanto, menyayangkan sikap para pimpinan OPD tersebut. Ia menilai ketidakhadiran massal itu sudah terjadi berulang kali.
“Saya menyayangkan. Di era sebelumnya,, paripurna selalu dihadiri lengkap oleh Sekda, Asisten, sampai Kepala OPD. Sekarang justru kosong. Kesannya tidak menghormati pimpinan dan lembaga DPRD,” tegas Suharmanto usai rapat.
Menurut Suharmanto, rapat paripurna DPRD Pati adalah forum penting. Dalam rapat itu dibahas pertanggungjawaban APBD Kabupaten Pati dan arah kebijakan anggaran yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Saya menduga ini (ketidakhadiran pimpinan OPD) ada unsur kesengajaan. Masak semua diwakilkan sekretaris dan kabid. Ini bukan soal teknis, ini soal etika dan tanggung jawab,” tukas Suharmanto.
Suharmanto juga menyoroti absennya Sekda. Sebagai koordinator seluruh ASN, Sekda harus memberi contoh kedisiplinan.
“Kalau Sekda saja tidak hadir, bagaimana mau menertibkan bawahannya. Ini preseden buruk untuk birokrasi kita. Rakyat juga melihat, siapa yang kerja sungguh-sungguh dan siapa yang tidak,” tukasnya. (pra)
