Pemkab Pati Dorong Berbagai Lembaga yang Terlibat Puspa Berani, Sukseskan Three Ends (Foto: Dok Pemkab Pati)
PATI, KanalMuria – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Pati membentuk forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) Berani. Forum tersebut terbentuk melalui bidang Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
“Salah satu tujuan dibentuknya Puspa “Berani” Pati adalah untuk menyukseskan program unggulan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , “Three Ends” atau Tiga Akhiri. Yaitu, akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, dan akhiri kesenjangan ekonomi,” kata Indriyanto, Kepala Dinsos P3AKB, saat kegiatan Pengembangan Forum Komunikasi PUSPA Berani, di Balai Diklat KKB Pati, Rabu (9/11).
Indriyanto menyebut pihaknya tidak dapat bekerja sendiri, terlebih dengan keterbatasan tenaga dan biaya. Karena itu, forum ini melibatkan berbagai lembaga dan telah disahkan dengan SK Bupati Pati No. 045.2/5831 Tahun 2022.
“Kami tak bisa bekerja sendiri, apalagi dengan keterbatasan kami, baik itu tenaga, juga biaya, tentu kami tak bisa maksimal tanpa bantuan teman-teman. Semoga apa-apa yang terbangun dalam komunikasi Puspa Berani ini bisa terealisasi. Setidaknya mampu menuntaskan masalah kekerasan perempuan dan anak,” harapnya.
Dia menjelaskan, program Puspa Berani tak sekadar terfokus pada aspek penanganan. Namun juga aspek pencegahan yang diharapkan bisa menekan banyaknya angka kekerasan pada perempuan dan anak.
Dengan komunikasi yang dilakukan secara diskusi, lembaga yang terlibat mendapat kesempatan untuk memberikan ide dan usulan untuk menyukseskan program Puspa Berani. Di antaranya, menyiapkan dan menyusun program kerja terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pati, membantu mensosialisasikan program “Three Ends”.
Selanjutnya dengan melakukan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai ancaman kekerasan. Komunikasi lain yang didiskusikan terkait gejala kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta membuat rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah. (iby/de)
