Komisi X DPR RI dukung anggaran pendidikan Kemendikdasmen. (kanalmuria)
Kanalmuria.com, Jakarta- Upaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperluas akses serta meningkatkan mutu pendidikan bagi anak Indonesia, mendapat dukungan dari Komisi X DPR RI.
Komisi X DPR RI ini secara resmi memberikan dukungan penuh dan menyetujui Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L). Serta Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP K/L) Pagu Indikatif Tahun Anggaran Tahun 2027 Kemendikdasmen.
Selain menyetujui Pagu Indikatif awal sebesar Rp58.239.258.650.000, Komisi X DPR RI juga sepakat menyetujui usulan tambahan anggaran. Kesepakatan ini diputuskan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Mendikdasmen di Jakarta.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menjelaskan, bahwa seluruh program dan perencanaan anggaran Tahun 2027 disusun sebagai upaya mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Kemudian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Asta Cita Presiden dan berbagai prioritas pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Menurut Abdul Muti, misi Kemendikdasmen memastikan akses pendidikan berkeadilan, mutu pembelajaran yang meningkat dan relevansi pendidikan yang lebih kuat.
“Kemudian pembangunan kebahasaan dan kesastraan yang lebih berkualitas, serta tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel,” ujar Menteri Abdul Mu’ti pada 20 Juni 2026.
Anggaran Tambahan Kemendikdasmen
Untuk menutup kekurangan anggaran dalam mengawal berbagai program vital, Kemendikdasmen mengajukan usulan tambahan anggaran belanja. Yakni sebesar Rp 40.750.743.269.000.
Anggaran tambahan lainnya, usulan tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan sebesar Rp 38.520.790.360.400, yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non-Fisik.
Dalam kesempatan itu, Komisi X DPR RI mendukung penuh dan menyetujui seluruh usulan tambahan Kemen dikdasmen tersebut. Tentunya agar program-program prioritas yang belum terakomodasi secara maksimal dapat segera dipenuhi.
Beberapa program Kemendikdasmen yang mendesak tersebut, meliputi dukungan program Wajib Belajar 13 Tahun dan afirmasi pendidikan. Selanjutnya, peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) serta pemenuhan kualifikasi S-1/D-IV.
Program Kemendikdasmen lainnya, yakni pemberian Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan beasiswa prestasi, pelaksanaan asesmen satuan pendidikan, hingga program pembangunan kebahasaan dan kesastraan.
Selain memperluas akses pendidikan, Kemendikdasmen juga menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran. Berbagai program yang akan diperkuat antara lain Digitalisasi Pembelajaran dan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).
Program lainnya berupa peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru. Ditambah pembelajaran mendalam, koding dan kecerdasan artifisial dan pengembangan talenta dan prestasi peserta didik.
Pandangan Fraksi Komisi X
Dalam rapat kerja tersebut, para anggota Komisi X DPR RI juga memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi. Fraksi Partai PDI Perjuangan mendukung penuh penekanan afirmasi program Wajib Belajar 13 Tahun di wilayah 3T.
Catatan lainnnya, dukungan pendampingan teknis digitalisasi bagi guru untuk mendongkrak skor literasi dan numerasi nasional. Dilanjutkan dengan penguatan kemitraan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
Sementara itu, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) juga menyetujui seluruh anggaran yang diajukan Kemendikdasmen. Harapannya agar mampu menuntaskan problem mendasar, seperti pemenuhan tunjangan, kepastian karier guru, optimalisasi PPG serta internalisasi nilai Pancasila dan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH).
Sejalan dengan hal tersebut, Fraksi Partai Gerindra juga mengapresiasi pemaparan kementerian. Fraksi Gerindra berkomitmen mengawal pencapaian target maksimal visi Asta Cita Presiden.
Di sisi lain, Fraksi Partai NasDem menilai bahwa alokasi awal masih jauh dari kebutuhan nyata di lapangan. NasDem menyetujui tambahan anggaran dengan memberikan 11 poin catatan kritis.
Sebelas catatan dari Nasdem yakni mencakup percepatan rehabilitasi sarana di daerah 3T, pemenuhan kekurangan anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-ASN. Kemudian peningkatan investasi sains-teknologi, hingga penyusunan peta jalan pendidikan menuju Indonesia Emas 2045.
Seluruh pagu indikatif beserta usulan tambahan anggaran Kemendikdasmen TA 2027 yang telah disetujui ini, selanjutnya diserahkan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.
Langkah ini diharapkan mampu mengoptimalkan setiap rupiah anggaran pendidikan demi kontribusi nyata pada peningkatan mutu SDM Indonesia yang unggul dan berkarakter. (pra)
