Kalangan nelayan di pesisir Pantura bisa membeli solar di SPBUN.(kanalmuria)
Kanalmuria.com, Tegal- Kalangan nelayan di pesisir Pantura Kota Tegal yang selama ini tidak bisa melaut dan kesulitan mendapatakan solar, kini bisa bernafa lega. Mereka bisa membeli solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN).
Kalangan nelayan bisa mendapatkan solar di SPBUN yang berlokasi di Pelabuhan Jongor, Kota Tegal. Kabar gembira itu terungkap setelah SPBUN setempat dioperasionalkan kembali.
Pembukaan SPBUN Pelabuhan Jongor dipantau oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Dia memastikan operasional layanan tersebut, guna memudahkan nelayan mendapatkan bahan bakar.
Beroperasionalnya kembali SPBUN itu disambut gembira oleh Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah. Sebab ebelumnya, SPBUN tersebut sempat berhenti beroperasi selama sekitar tiga bulan, karena persoalan sertifikasi.
“Pak Gubernur mendesak ke pemerintah pusat, agar SPBUN ini bisa beroperasi meskipun masih transisi sifatnya,” ujar Ketua HSNI Jateng Riswanto pada Rabu (24/6/2026).
Menurut Riswanto, kendala yang masih dihadapi adalah proses aktivasi Online Single Submission (OSS) di Kementerian energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Sebab, salah satu syarat operasional SPBUN adalah sertifikat standar.
Melalui dukungan Pemprov Jawa Tengah dan rekomendasi Pemerintah Kota Tegal, Pertamina memperbolehkan SPBUN itu kembali beroperasi hingga Oktober 2026. Namun, pengelola tetap diminta segera menyelesaikan sertifikat standar tersebut.
Selain persoalan operasional SPBUN, nelayan juga menyampaikan keluhan terkait pendangkalan di sejumlah alur. Yakni Sungai Kaligung atau Kalibacin, Kali Kemiri, dan Kali Sibelis. Titik-titik tersebut berada di luar kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara.
Dalam kesempatan dialog tersebut, Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi meminta seluruh pihak mengawal penyelesaiannya, agar tidak menghambat aktivitas nelayan. Dia menegaskan, seluruh proses harus berjalan sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.
“Harus clear. Kita tidak mau akses yang dibutuhkan nelayan ini terganggu. Izinnya harus dipenuhi sesuai standar,” tegasnya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Endi Faiz Effendi mengatakan, kolam pelabuhan saat ini menghadapi keterbatasan daya tampung. Terdapat sekitar 1.200 kapal aktif, sementara kapasitas kolam hanya mampu menampung sekitar 600 kapal.
Persoalan lain adalah keberadaan sekitar 18 bangkai kapal yang terbakar beberapa waktu lalu belum seluruhnya terangkat. Tahun ini, Pemprov Jawa Tengah menganggarkan sekitar Rp150 juta untuk penarikan lima kapal. Sisanya akan ditangani secara bertahap pada tahun berikutnya.
“Harapannya, dengan penarikan bangkai kapal ini bisa terurai dan meningkatkan kapasitas kolam pelabuhan,” kata Endi Faiz.
Ditambahkan, Pemprov Jawa Tengah akan terus mengawal penanganan persoalan nelayan, mulai dari operasional SPBUN, pendangkalan alur, hingga penataan kolam pelabuhan.
Dalam dialog tersebut juga dibahas rencana pengembangan kawasan pelabuhan ke depan, termasuk penataan kolam pelabuhan dan peningkatan kapasitas layanan.
Pengembangan pelabuhan itu akan dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pihak terkait, agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (pra)
