Dok Kemenkeu Sri Mulyani
JAKARTA, KanalMuria – Capaian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengalami surplus Rp 60,9 triliun pada September 2022, lebih rendah pada Agustus yang sebesar Rp 107,4 triliun. Secara berturut-turut, realisasi itu menjadi bulan ke sembilan APBN mengalami surplus.
Besaran surplus APBN 2022 itu setara dengan 0,33 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Meski lebih rendah dari Agustus, situasi APBN September tahun ini disebut lebih baik dari tahun lalu di bulan yang sama. “September tahun lalu defisit Rp 451,9 triliun,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (21/10).
Sri Mulyani menjelaskan, pertumbuhan signifikan pendapatan negara menjadi penopang surplus APBN. Namun, dia mengakui belanja negara harus diakselerasi, tercatat pendapatan negara hingga September 2022 sebesar Rp 1.974,7 triliun atau tumbuh 45,7 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Mantan Direktur Word Bank ini menambahkan belanja negara mencapai Rp 1.913 triliun atau tumbuh 5,9 persen (yoy). Realisasi APBN yang surplus, masih ada sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebesar Rp 490,7 triliun. Menurutnya, Silpa yang cukup besar itu, akan memperkuat peran APBN sebagai shock absorber atau penahan guncangan ekonomi.
“Dalam situasi gejolak dunia yang sangat tidak pasti, dengan Silpa yang cukup kuat memberikan posisi yang sangat baik bagi APBN. Dengan itu, bisa menjalankan fungsi melindungi rakyat dan melindungi ekonomi,” jelasnya.
Sejalan dengan surplusnya APBN, pembiayaan anggaran menurun. Di akhir Agustus, pembiayaan anggaran ada pada angka Rp 429,8 triliun, turun 30,9 persen (yoy) dibandingkan periode sama di 2021 yang mencapai Rp 622 triliun.
“Dalam situasi ini, terlihat kenapa pembiayaan kita mengalami penurunan. Karena kita dalam posisi yang relatif kuat, yaitu pembiayaan anggaran hanya Rp 429,8 triliun,” terang Bendahara Umum Negara itu.
Secara rinci, pendapatan dan belanja negara menerima Rp 1.974,7 triliun di akhir September 2022. Pendapatan negara itu meliputi penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.542,6 triliun, atau tumbuh 49,3 persen (yoy).
Lengkapnya, perpajakan menerima Rp 1.310,5 triliun atau tumbuh 54,2 persen (yoy) dari pajak, dan serta kepabeanan dan cukai Rp 232,1 triliun dengan pertumbuhan 26,9 persen (yoy). Selanjutnya, pendapatan negara lain didapatkan dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 431,5 triliun atau tumbuh 34,4 persen (yoy).
“Ini semuanya menjadi cerita yang positif dari APBN kita yang menggambarkan pemulihan ekonomi, APBN kembali mulai sehat. Juga menggambarkan kemampuan kita untuk mulai menciptakan bantalan terhadap APBN dari gejolak-gejolak global yang berasal dari penguatan harga komoditas, inflasi, suku bunga, dan dollar AS,” ujar Sri Mulyani.
Sementara itu, realisasi belanja diketahui pada besaran Rp 1913,9 triliun hingga akhir September 2022, mencakup belanja pemerintah pusat senilai Rp 1.361,2 triliun atau tumbuh 7,6 persen (yoy). Selanjutnya ada transfer ke daerah (TKD) sebanyak Rp 552,7 triliun atau naik 2,1 persen (yoy).
Untuk belanja pemerintah pusat, berasal dari belanja non kementerian/lembaga (K/L) Rp 686,8 triliun atau naik 29,2 persen (yoy). Selanjutnya ada belanja kementerian lembaga sebesar Rp 674,4 triliun atau turun 8,1 persen (yoy).
“Belanja K/L masih kontraktif karena berhubungan dengan PC-PEN. Terutama belanja kesehatan juga (menurun). Namun beberapa K/L memang masih perlu mengakselerasi belanjanya,” ujar Sri Mulyani.(iby/de)
