Nelayan kecil penerima barcode solar subsidi di Kabupaten Pati dilakukan verifikasi dan validasi di lapangan. (kanalmuria)
Kanalmuria.com, Pati- Agenda verifikasi dan validasi lapangan barcode (QR Code) solar subsidi bagi nelayan kecil dipantau ketat oleh Satpolairud Polresta Pati. Pengawasan dilakukan untuk mencegah manipulasi data maupun keberadaan kapal fiktif yang berpotensi menyalahgunakan solar subsidi.
Validasi lapangan menjadi kunci, agar tidak ada barcode ganda ataupun penyalahgunaan BBM subsidi. Dengan demikian distribusi solar dapat benar-benar dinikmati nelayan kecil yang membutuhkan.
Pendampingan yang dilakukan Satpolairud Polresta Pati dalam kegiatan verifikasi dan validasi lapangan, menyasar kalangan nelayan kecil di Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Jumat (26/6/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran kepada nelayan yang benar-benar berhak menerimanya.
Verifikasi dilakukan secara terpadu bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Pati, Pos TNI AL Banyutowo, Pemerintah Kecamatan Dukuhseti dan Pemerintah Desa Banyutowo. Selain itu, melibatkan ketua Kelompok Usaha Bersama.
Sinergi lintas instansi tersebut, bertujuan menciptakan data penerima Barcode BBM subsidi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kasat Polairud Polresta Pati Kompol Hendrik Irawan mengatakan, proses pendataan dilakukan langsung di lokasi tambat kapal. Tentunya agar seluruh data yang diperoleh sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Verifikasi ini merupakan langkah penting memastikan setiap barcode QR Code MyPertamina benar-benar dimiliki nelayan yang aktif melaut dan berhak menerima solar subsidi,” ujar Kompol Hendrik.
Menurut Hendrik, kondisi geografis Banyutowo membuat aparat harus menggunakan kapal tambangan. Hal itu. untuk menjangkau kapal-kapal nelayan tradisional yang tidak dapat bersandar di dermaga maupun memasuki alur Sungai Alasdowo.
Hendrik memaparkan, petugas mendatangi kapal satu per satu. Pemilik kapal difoto bersama kapalnya dan dilakukan pemeriksaan fisik.
“Kemudian pencatatan titik koordinat GPS secara langsung agar data administrasi sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” jelasnya.
Hendrik menegaskan, metode tersebut diterapkan untuk mencegah adanya manipulasi data maupun keberadaan kapal fiktif yang berpotensi menyalahgunakan solar subsidi.
Dari hasil pendataan, tercatat sebanyak 359 kapal berada di wilayah perairan Banyutowo. Hingga hari kedua pelaksanaan, sebanyak 104 kapal telah selesai diverifikasi dan divalidasi.
Selanjutnya, sebanyak 199 kapal masih menunggu proses verifikasi. Sedangkan 56 kapal dinyatakan dicabut atau dibatalkan.
“Capaian sementara menunjukkan progres 29 persen kapal telah dinyatakan valid, 55 persen masih tertunda, dan 16 persen dibatalkan, ” paparnya.
Kompol Hendrik mengapresiasi antusiasme para nelayan yang aktif mendukung pelaksanaan verifikasi. Karena itu, proses pendataan berjalan lebih cepat dan menghasilkan data yang semakin akurat.
Pihaknya mengucapkan terima kasih atas kerja sama seluruh nelayan, pemerintah desa, TNI AL, Dinas Kelautan dan Perikanan serta seluruh pihak yang terlibat.
“Semakin akurat data yang diperoleh, semakin tepat pula penyaluran solar subsidi kepada nelayan kecil,” pungkasnya.(pra)
