Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, di Hotel New Merdea, Senin (17/10) (Foto: Dok Pemkab Pati)
PATI, KanalMuria – Setelah aparatur sipil negara (ASN), Henggar Budi Anggoro, Pejabat (Pj) Bupati Pati berencana melakukan uji coba lima hari sekolah kepada sejumlah SD dan SMP. Namun rencana itu menuai pro kontra dari berbagai pihak- yang menilainya kurang efektif.
“Melihat tetangga kanan dan kiri, kabupaten yang lain seperti apa pemberlakuannya. Kalau memungkinkan dan bisa dengan 5 hari sekolah, kenapa tidak. Tetapi kalau memang banyak kekhawatiran, ya nanti kita pertimbangkan. Itu dalam evaluasi kelihatan,” kata Henggar, usai membuka acara KPU di Hotel New Merdeka, baru-baru ini.
Kekhawatiran yang dimaksud Henggar, adalah saat disinggung terkait pemberlakuan lima hari sekolah di jenjang SD dan SMP yang mengancam Tempat Pendidikan Al-Quran (TPQ) dan Madrasah Diniyah (Madin). Terkait hal itu, pihaknya mengaku akan melakukan studi di sejumlah daerah.
Kekhawatiran sempat diungkapkan anggota Komisi D DPRD Pati, Roihan. Menurutmya, TPQ dan Madin merupakan kearifan lokal yang harus dijaga dan dikembangkan. “Kedua lembaga ini juga membekali anak-anak ilmu agama dan akhlakul karimah. Bekal itu tidak bisa didapatkan di sekolah meski ada materi dan guru khusus,” ucapnya.
Roihan menyebutkan, TPQ dan Madin ada di hampir seluruh desa di Pati, terbukti memberi karakter kuat untuk anak-anak. Sehingga baginya, akan sayang jika TPQ dan Madin harus dikorbankan denga pemberlakuan lima hari sekolah.
Hal senada diutarakan Muh Zen ADV, anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah (Jateng). Dia juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten Pati untuk tidak memberlakukan lima hari sekolah untuk jenjang SD dan SMP.
Menurutnya, rencana tersebut tidak efektif karena daya serap dan ingat anak akan menurun drastis setelah jam dua belas siang. Hal itu diungkap setelah Komisi E DPRD Jateng pernah mendatangkan psikolog untuk membahas waktu belajar anak.
“TPQ dan Madin itu lembaga pendidikan yang telah ada sejak lama. Kontribusinya untuk bangsa ini sangat besar, karena penanaman akhlak mulia dan ilmu agama sangat kuat di sana. Itu tidak bisa digantikan di sekolah umum. Jadi, kalau kalau jam belajar SD dan SMP sampai menjelang sore, maka akan mematikan TPQ dan Madin,” jelasnya.
Sementara itu, Henggar menjelaskan sejumlah alasan melakukan uji coba lima hari kerja ASN. Dia mengaku, kebijakan ini selain untuk efektivitas dan efisiensi kerja, juga untuk kelancaran lalu lintas, terlebih di pagi hari.
“Enam jam kerja itu kurang efektif. Terutama Sabtu, tidak banyak dilakukan ASN. Karena instansi pusat dan provinsi hanya lima hari kerja,” ujarnya
Selain itu, jam masuk kerja ASN juga ditentukan 07.30 agar tidak bersamaan dengan jam masuk sekolah. “Jangan sampai jam masuk kantor bersamaan dengan jam masuk anak-anak sekolah sehingga terjadi kepadatan lalu lintas,” jelas Henggar. (iby/de)
