Lima Desa di Kecamatan Kradenan Bakal Terkena Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko

BLORA, KanalMuria – Rencana pembangunan Bendung Gerak Karangnongko yang diproyeksikan menghabiskan dana Rp 1 triliun, dipastikan membutuhkan lahan ratusan hectare tanah. Bahkan untuk area di Kabupaten Blora ada 5 desa di Kecamatan Kradenan yang bakal terdampak proyek bendungan.

Untuk itu, Bupati Blora Arief Rohman menyatakan, Pemkab siap mendukung PSN tersebut. Pihaknya bersyukur adanya Bendung Gerak Karangnongko yang nantinya bisa bermanfaat. Selain untuk irigasi pertanian, penyediaan air bersih, peningkatan air muka tanah, dan pengurangan potensi banjir wilayah hilir. Pasalnya selama ini Blora bagian Selatan ketika kemarau sering kekeringan.

Hanya, Bupati Arief meminta bantuan agar proses pembebasan lahan bisa dikawal bersama dan disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. “Berbeda dengan Bojonegoro, wilayah terdampak lebih banyak kawasan hutan. Sedangkan di Blora banyak pemukiman penduduk yang terdampak. Sehingga harus diperhitungkan betul,” kata Bupati, Rabu (3/1).

Dinukil dari laman blorakab.go.id, untuk di wilayah Blora, setidaknya ada 5 desa yang nantinya terdampak genangan. “Kita minta datanya yang pasti untuk dasar melaksanakan sosialisasi di bawah. Akan kita gandeng Forkopimda untuk turun bersama,” ungkap Bupati.

Adapun lima desa yang akan terdampak pembangunan Bendung Gerak Karangnongko tersebut, di antaranya, Desa Mendenrejo, Desa Ngrawoh, Desa Nginggil, Desa Nglebak, dan Desa Megeri. Semuanya berada di Kecamatan Kradenan.

“Perhitungan awal untuk area genangan wilayah Blora seluas 363,49 hektare. Sedangkan area tapak bendung ada 22,58 hektare (wilayah hutan KHDTK Getas UGM Yogyakarta),” tambah Bupati Arief.

Sementara itu, Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah menyampaikan, bahwa dokumen surat menyurat untuk mendukung perizinan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko telah disiapkan. Pihaknya juga siap membantu kelancaran pembebasan lahannya.

“Pada dasarnya Kabupaten Bojonegoro siap. Surat menyurat, perizinan juga telah kita buat. Kami berharap Juni nanti bisa mulai tender. Kami siap membantu,” ucapnya.

Tidak hanya untuk Blora dan Bojonegoro saja. Jika proyek ini berhasil, keberadaannya juga akan bermanfaat untuk Kabupaten Ngawi dan Tuban. Sebagai bentuk dukungan sinergi pembangunan kawasan perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur dari Pemerintah Pusat. Diperkirakan proyek ini akan didanai APBN Pusat dengan nilai Rp 1 triliun lebih. (iby/ok)