Periode 2022, Angka Kemiskinan di Rembang Turun 1,15 Persen

REMBANG, KanalMuria – Dalam kurun waktu satu tahun ini warga miskin di Kabupaten Rembang mengalami penurunan. Tingkat kemiskinan tahun 2021 sebesar 15,80 persen atau 101.400 jiwa dari jumlah total penduduk 600 ribu lebih, sedangkan tahun 2022 menjadi 14,65 persen atau 94.560 jiwa atau turun 1,15 persen.

Wakil Bupati Rembang yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Mochamad Hanies Cholil Barro’ mengatakan, penurunan angka kemiskinan itu sesuai rencana. Karena target setiap tahunnya kemiskinan harus turun 1 persen.

“Sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), sampai tahun 2025, angka kemiskinan targetnya 12 persen,” ujarnya, Senin (2/1).

Dilansir dari laman rembangkab.go.id, terkait kemiskinan, sebenarnya ada kendala dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini sebagai acuan, ternyata masih harus diverifikasi lagi. Hal itu dilakukan agar lebih akurat.

“Kawan-kawan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) membangun sebuah sistem yang lumayan membantu. Namanya Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan (Simnangkis). Salah satu fungsinya ya untuk verifikasi data kemiskinan,” imbuh Gus Hanies.

Dia mengungkapkan ada 9 indikator kemiskinan, di antaranya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), kepala rumah tangga tidak bekerja, anak tidak sekolah, anak stunting, listrik maupun penyakit kronis. Dari 9 indikator itu, yang paling menonjol dilihat secara kasat mata yakni RTLH. Sehingga program bedah rumah tetap menjadi prioritas.

“Indikator penyakit kronis sudah tertangani melalui kawan-kawan di Puskesmas. Begitu pula stunting, kita keroyok bareng-bareng. Tapi memang yang paling mencolok di depan mata, ya rumah tidak layak huni (RTLH),” terangnya.

Bedah rumah RTLH di 5 desa yang masuk kategori dengan kemiskinan ekstrem meliputi Kecamatan Pancur, Pamotan, Sarang, Kragan dan Sumber. Selama 2022 sudah sekira 104 unit. Namun masih ada sekitar 500 RTLH lagi yang perlu dibedah.

“Ini baru 5 kecamatan yang menjadi percontohan penanganan kemiskinan ekstrem lho. Belum termasuk di kecamatan-kecamatan lain, RTLH masih banyak,” ungkapnya.

Yang dimaksud miskin ekstrem, jelas Gus Hanies, apabila pendapatan per kapita keluarga tersebut per hari di bawah Rp 12 ribu atau Rp 360 ribu per bulan. Jenis kemiskinan semacam ini yang akan ditangani terlebih dahulu.

Untuk itu, pemerintah mengintervensi desa dengan kemiskinan ekstrem secara bertahap. Pada 2022 ada 5 kecamatan seperti yang disebutkan di atas, lalu pada 2023 ini, Pemkab akan mengintervensi 5 kecamatan lain. Kemudian 4 kecamatan lainnya lagi di tahun 2024 mendatang.

Untuk program bedah rumah, Wabup menuturkan anggarannya dari berbagai sumber. Dari APBD, APBD provinsi, APBN, APBDes sampai dana CSR sektor swasta. (iby/de)