BPBD Pati telah menyalurkan 24 tangki air bersih kepada warga terdampak. (kanalmuria)
Kanalmuria.com, Pati – Musim kemarau mulai menebar ancaman serius di Kabupaten Pati. Sumber air bersih di sejumlah wilayah perlahan menyusut. Padahal kebutuhan masyarakat terus meningkat.
Sedikitnya 12 desa di enam kecamatan kini mulai terdampak kekeringan. Selain itu, mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
Enam kecamatan yang mulai merasakan dampak kekeringan tersebut meliputi Gabus, Jakenan, Jaken, Pucakwangi, Sukolilo, dan Tambakromo.
Laporan dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pati, krisis air bersih telah mulai dirasakan masyarakat di 12 desa yang tersebar di enam kecamatan tersebut. Kondisi ini diperkirakan belum akan berakhir dalam waktu dekat.
Sejak 1 Agustus 2026 hingga saat ini, BPBD Pati telah menyalurkan 24 tangki air bersih kepada warga terdampak. Setiap tangki memiliki kapasitas sekitar 5.000 liter.
Bantuan ribuan liter air bersih didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di wilayah yang mulai kesulitan memperoleh air.
Kepala BPBD Kabupaten Pati Martinus Budi Prasetya mengatakan, distribusi air bersih dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.
Baca Juga: Safin Pati U15 Juara Piala Soeratin Jateng 2026, Safin Pati U17 Runner Up
Langkah tersebut juga merupakan tindak lanjut atas instruksi Plt Bupati Pati dalam rapat koordinasi yang digelar pada 31 Juli 2026. Pemerintah daerah mulai meningkatkan kesiapsiagaan agar dampak kekeringan tidak semakin meluas.
“Berdasarkan prediksi dari dinas teknis terkait, puncak kemarau di Pati akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober. Bahkan, ada kemungkinan hujan baru turun pada November atau Desember,” ujar Martinus.
Menurut Martinus, kawasan Pantura bagian timur menjadi salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kekeringan cukup tinggi. Kawasan tersebut mencakup Kudus, Pati, Jepara, hingga Rembang.
“Memang secara historis menjadi kawasan yang paling akhir menerima curah hujan dibanding daerah lainnya,” katanya.
Kondisi kekeringan diperkirakan berpotensi semakin parah pada September hingga Oktober 2026. Karena itu, BPBD Pati mulai memperkuat berbagai langkah antisipasi untuk mencegah krisis air bersih meluas ke lebih banyak desa.
Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah mendirikan posko terpadu penanganan kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Posko tersebut didirikan BPBD bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pati di halaman Kantor BPBD Pati.
Memasuki September, distribusi air bersih juga akan ditingkatkan. BPBD Pati menargetkan penyaluran 10 hingga 12 tangki air bersih setiap hari ke berbagai wilayah yang membutuhkan.
Target tersebut disiapkan untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah desa yang terdampak kekeringan sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.
Untuk memperkuat penanganan krisis air bersih, Plt Bupati Pati juga telah menginstruksikan pengajuan dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
Anggaran tersebut nantinya digunakan untuk mendukung operasional pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak.
Selain anggaran, kesiapan armada menjadi bagian penting dalam distribusi bantuan. Saat ini, BPBD Pati memiliki tiga unit armada yang dapat digunakan untuk mengangkut dan menyalurkan air bersih ke wilayah terdampak.
Baca Juga: Safin Pati U17 Ikuti Jejak Safin Pati U15 ke Final Piala Soeratin Jateng 2026
BPBD juga mendapat dukungan satu armada bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun, tambahan armada masih dibutuhkan apabila wilayah terdampak kekeringan terus bertambah.
Untuk itu, BPBD Pati tengah berupaya memperoleh armada tambahan melalui skema peminjaman dari sejumlah instansi. Beberapa di antaranya adalah BBWS Bendungan Klambu, Batalyon Teritorial Pembangunan (TP) Jawa Tengah, dan Polresta Pati.
Penanganan kekeringan pun tidak hanya mengandalkan kekuatan pemerintah. BPBD Pati menggandeng Palang Merah Indonesia (PMI) Pati. Selain itu, membuka ruang bagi para donatur swasta untuk ikut membantu masyarakat di wilayah yang berisiko mengalami kekurangan air.
“Kami optimistis karena sinergi lintas sektoral antara Pemkab, jajaran Kepolisian, TNI, dan para donatur sudah terjalin sangat erat. Fokus utama kami adalah memastikan operasi bantuan pemenuhan kebutuhan dasar air bersih bagi masyarakat dapat terlayani secara optimal,” pungkas Martinus. (pra)
