Tawarkan Jasa ke Sekolah, Pemkab Kebumen Bakal Laporkan Dugaan Psikolog Palsu

KEBUMEN, KanalMuria – Bupati Arif Sugiyanto menerima laporan dari masyarakat melalui Kanal Lapor Cepat Bupati, terkait adanya dugaan oknum psikolog palsu yang menawarkan jasa psikotes dalam penerimaan siswa Sekolah Dasar (SD).

Persoalan tersebut telah memancing keresahkan masyarakat dan sekolah. Terlebih yang bersangkutan memalsukan surat izin dari Pemkab. Terkait hal itu, Pemkab, kata Bupati, bakal melaporkan oknum dugaan psikolog palsu ke polisi.

“Kemarin ada laporan masyarakat, ada orang ngakunya psikolog. Dia ini datang ke sekolah-sekolah menawarkan jasa psikolog untuk penerimaan siswa SD. Ternyata diduga kuat palsu, bukan seorang psikolog, menggunakan gelar sekolah dan lembaga yang juga diduga palsu,” kata Bupati usai shalat tarawih di Masjid Baiturrahim, Bejiruyung, Sempor, Minggu (01/04).

“Orang ini juga memalsukan surat izin dari pemerintah daerah. Sudah kita cek, tidak ada surat izin resmi dari dinas untuk kegiatan yang bersangkutan. Atas hal itu, pemerintah bakal melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib, Polres Kebumen,” tambah Bupati, dikutip dari kebumenkab.go.id.

Bupati menyampaikan terima kasih atas masukan atau laporan dari masyarakat. Pihaknya pun mengimbau kepada sekolah yang ingin menggunakan jasa psikolog dalam penerimaan siswa baru harus menggunakan yang legal, dan harus mendapat persetujuan dari wali murid.

“Jadi kalau menggunakan jasa psikolog, lembaganya harus memakai yang legal. Yang tergabung dalam Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) di wilayah Barlingmascakeb, dan harus ada persetujuan dengan wali murid,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Yanie Giat Setiawan menambahkan, di Kebumen banyak sekolah yang menggunakan jasa psikolog untuk penerimaan siswa baru yang umurnya kurang dari enam tahun atau maksimal enam tahun.

“Mereka anak-anak TK yang umurnya masih kurang dari enam tahun atau maksimal enam tahun. Biasanya dari SD yang menggunakan jasa psikolog untuk tes psikologi dulu. Apakah anak-anak ini sudah layak atau belum untuk masuk SD. Ada penilaian mental atau karakter dari si anak ini,” ujar Yanie.

Di luar penerimaan siswa baru, pemerintah pun tidak mempersoalkan jika ada sekolah yang mau menggunakan jasa psikolog untuk mengetahui tingkat kematangan atau IQ anak didik. Di samping itu, pemerintah juga tidak mewajibkan. Artinya kata Yanie, semua diserahkan kepada pihak sekolah, dengan persetujuan wali murid.

“Karena itu kan harus bayar, jadi kalau wali murid tidak berkenan, karena faktor ekonomi atau apa, ya jangan dipaksa. Pemerintah sendiri tidak mewajibkan, sekaligus tidak melarang. Kalau pun mau diadakan, harus pakai yang legal,” jelasnya.

Untuk kasus dugaan psikolog palsu yang ada Karangsambung sejak 2021 lalu tengah ditangani pemerintah, dan dipastikan tidak ada lagi. Yanie menyebut, di Kebumen sendiri hanya ada satu lembaga psikologi yang masuk dalam  Himpsi Barlingmascakeb. “Di luar itu, sekolah juga bisa menggunakan jasa psikolog dari RSUD,” tandasnya.

Pemerintah sendiri masih  berpedoman untuk penerimaan siswa SD minimal umur 6 tahun, dan maksimal 7 tahun. “Tujuh tahun umur yang sudah matang bagi seorang anak untuk masuk SD. Mereka ini sudah tidak perlu lagi memakai tes psikologi,” tandasnya. (jt/ion)