Pemkab Turun Tangan, Segera Tuntaskan Polemik Lahan Wonorejo

BLORA, KanalMuria – Sengketa tanah di wilayah Wonorejo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora yang berlangsung puluhan tahun temui titik terang. Bupati Blora, Arief Rohman menyampaikan, ribuan warga yang bertempat tinggal tanpa memiliki sertifikat akan mendapat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

“HPL di Wonorejo terus berproses. Hari ini kami sosialisasikan di 3 kelurahan, untuk mulai pengukuran yang HGB di atas HPL,” kata Bupati Blora, Arief Rohman setelah acara PWI Menanam di Desa Jepangrejo Blora, Rabu (15/02).

Wilayah seluas 81,835 hektare itu diketahui, ditempati sekitar 1.320 kartu keluarga (KK). Para warga tersebut tidak memiliki sertifikat lahan resmi, yang ditempati sejak tahun 1947.

Pengurusan hak sertifikat ditargetkan Bupati Blora telah rampung dan diterima para warga di wilayah Wonorejo. “Insyaallah Maret selesai. Ada rencana Pak Presiden Jokowi hadir menyerahkan sertifikat HGB tersebut,” lanjut Arief.

Sementara itu, Ketua Koordinator Lapangan, Narto mengungkapkan di kawasan Wonorejo terdapat total 1.131 KK dan 1.044 rumah. Selain itu, di wilayah tersebut juga terdapat tanah kosong sebanyak 266 petak dan 28 fasilitas umum.

“Semuanya tersebar di Dusun Wonorejo dan Tegalrejo Kelurahan Cepu, Dusun Jatirejo Kelurahan Karangboyo, dan Dusun Sorirejo Kelurahan Ngelo,” ujar Narto.

Dia melanjutkan, rencananya pada Kamis (16/02) ada pengawalan dari 3 Asisten di masing-masing kelurahan. Para asisten tersebut akan ditugaskan untuk mendampingi proses pengukuran patok tapal batas.

Pada kesempatan itu, Narto turut menyampaikan, pihaknya telah berkali-kali menagih janji kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora terkait nasib warga Wonorejo. Dengan mulai diprosesnya sertifikasi lahan itu, dia berharap sengketa tanah di Wonorejo segera tuntas dan masyarakat mendapat kepastian.

“Kita sudah siapkan datanya. Semua masyarakat saya imbau harus mempersiapkan patok tapal batasnya. Kami siapkan di 4 kawasan,” imbuhnya. (iby/de)