Joko Widodo akan Menganugerahkan Lima Tokoh, Gelar Pahlawan Nasional

JAKARTA, KanalMuria – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada lima tokoh, pada 7 November 2022 mendatang. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Mahfud MD.

“Pemerintah akan anugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 5 putra pejuang dan pengisi kemerdekaan Indonesia,” tulis Mahfud MD yang dikutip KanalMuria dari akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, Kamis (3/11).

Penganugerahan gelar pahlawan nasional tersebut, masyarakat daerah asal kelima tokoh ini dipersilahkan Mahfud MD untuk melakukan syukuran. Jokowi akan memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada lima tokoh ini di Istana Negara, Jakarta, pada 7 November 2022.

Berikut adalah kelima tokoh yang akan diberikan gelar Pahlawan Nasional.

1. R. Soeharto (Jawa Tengah)
2. KGPAA Paku Alam VIII (DIY)
3. R Rubini Natawisastra (Kalimantan Barat)
4. Salahuddin bin Talabuddin (Maluku Utara)
5. Ahmad Sanusi (Jawa Barat)

Mengutip dari postingan Instagram Mahfud, @mohmahfudmd, mengatakan, H. R Soeharto dianugerahi gelar Pahlawan Nasional berkat berbagai kontribusinya untuk Indonesia. Di antaranya keikutsertaan dalam penyelamatan Bendera Pusaka Merah Putih, pendirian Organisasi Ikatan Dokter Indonesia.

“Beliau berperan dalam Pendidikan Organisasi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), pembangunan Proyek Mercusuar dan Objek Vital Massa Soekarno (Pembangunan Departement Store Sarinah, Pembangunan Monumen Nasional (Monas) dan Pembangunan Masjid Istiqlal),” ungkapnya.

Selain itu, Soeharto juga berjasa dalam pendirian Rumah Sakit Jakarta dan pendirian Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia. Serta, namanya diabadikan sebagai Gedung di Kantor Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, salah satu jalan di Kabupaten Klaten dan mempunyai ruang koleksi khusus memorabilia di Museum Joang 45.

Tokoh selanjutnya, KGPAA Paku Alam VIII merupakan raja dari Kadipaten Pakualaman dari tahun 1937 sampai 1989. Mahfud menjelaskan, selain di bidang politik dan pemerintahan, Paku Alam VIII juga bergerak di bidang olahraga. “Keputusan beliau yang strategis adalah saat dia menyatakan bersekutu dengan Sultan Hamengkubuwono IX,” ujarnya.

Keputusan tersebut dianggap strategis karena terjadi pada masa penjajahan Belanda. Bersekutu dengan Sultan Hamengkubuwono mempunyai makna yang dalam bagi perjalanan NKRI.

Tokoh selanjutnya adalah dr Raden Rubini Natawisastra. Mahfud mengungkapkan, jasa Rubini amat terkenang berkat misi kemanusiaan sebagai dokter keliling di daerah terpencil di Kalimantan Barat. Dia menjalankan tugasnya dengan melayani penduduk tanpa membeda-bedakan status kaya maupun miskin.

Calon Pahlawan Nasional asal Kalbar ini juga berperan dalam politik saat masuk sebagai anggota Parindra di tahun 1930-an. Dalam berpolitik, Rubini setia mengemban dan mengembangkan gagasan serta tindakan melawan penjajahan Belanda dan Jepang.

Karena kesetiaannya terhadap Indonesia, Rubini dan isterinya, Ny Amelia Rubini harus gugur di tangan Jepang. Dia dan isterinya dihukum mati oleh Jepang dan nama Rubini diabadikan sebagai salah satu jalan dan rumah sakit di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

Salahuddin bin Talabuddin merupakan calon Pahlawan Nasional dari Maluku Utara. Mahfud menjelaskan, Salahuddin sudah mengabdi selama 32 tahun melalui perjuangan bersama organisasi SJII dengan semboyan “Hidup Islam, Hidup Sarekat Islam, Hidup RI, Allahuakbar”.

“Semboyan tersebut ditebusnya melalui pembuangan ke Sawahlunto, tahun 1918 sampai 1923. Kemudian dia dibuang ke Nusa Kambangan pada 1941, lalu dipindahkan ke Boven Digul tahun 1942,” ucap Mahfud MD.

Nama Salahuddin bin Talabuddin juga diabadikan sebagai nama kelurahan di Kota Ternate, Markas Kompi D Raider 732. Salah satu jalan di Kota weda dan nama Yayasan Pendidikan Haji di Kecamatan Patani, Maluku Utara juga menggunakan namanya.

Tokoh terakhir yang mendapat gelar Pahlawan Nasional adalah Ahmad Sanusi dari Jawa Barat. Mahfud MD menjelaskan, Ahmad Sanusi merupakan tokoh pendidikan yang secara tidak langsung terlibat dengan politik kebangsaan.

“Namanya mulai menjadi perhatian penguasa kolonial saat dia membela nama baik Sarekat Islam (SI) pada tahun 1913,” ungkapnya.

Kemudian, saat masih berada di Mekkah, dalam tulisan Nahratut Idharam, Ahmad Sanusi termasuk salah satu anggota BPUPKI yang memasukkan konsep imamat (demokrasi). Konsep ini menjadi landasan bentuk pemerintahan Indonesia yang akan dimerdekakan.

Sementara sumbangan penting Ahmad Sanusi lainnya adalah, fatwanya yang menyebutkan bahwa DI/TII pimpinan Kartosuwiryo tidak Islami dan tidak mengajak kaum Islam di Jawa Barat untuk tetap berdiri di belakang NKRI. Fatwa ini kemudian diikuti sebagian besar kiai dan pengikutnya di wilayah Priangan, termasuk di wilayah Garut yang menjadi markas DI/TII. (iby/de)