Cara Unik Bupati Kudus Taklukan Demo MBG, Demonstran Duduk di Kursi Bupati

Kanalmuria.com,Kudus,- Aksi puluhan warga yang memprotes pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berakhir dengan suasana yang mencair.

 

Setelah menyampaikan sejumlah tuntutan, massa diajak berdialog hingga masuk ke ruang kerja Bupati Kudus Sam’ani Intakoris.

 

Bahkan, dalam suasana audiensi tersebut, Sam’ani mempersilakan salah seorang peserta aksi, Mak Ronah, untuk mencicipi duduk di kursi dan meja kerja orang nomor satu di Kabupaten Kudus itu.

 

 

Mak Ronah tampak gembira saat duduk di kursi kerja bupati. Momen tersebut menjadi salah satu bagian menarik dari rangkaian audiensi, setelah massa menyampaikan kritik terkait tata kelola program MBG.

 

Sebelumnya dialog, massa yang tergabung dalam Lembaga Aliansi Daerah Indonesia (LADI) berorasi di depan kantor Bupati Kudus yang berada di kawasan Alun-alun Kudus, Senin (14/9/2026).

 

Mereka menyoroti minimnya keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lokal dalam rantai pasok program MBG di Kudus.

 

 

Massa menilai keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) semestinya tidak hanya berorientasi pada penyediaan makanan bagi penerima manfaat saja. Namun program tersebut juga harus mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat di daerah.

 

Salah seorang orator aksi, Soleh Isman, menuding bahwa masih terdapat SPPG di Kudus yang belum menggandeng UMKM lokal untuk memenuhi kebutuhan program MBG.

 

Atas kondisi itu, kata Soleh, membuat manfaat ekonomi dari program pemerintah tersebut belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat kecil.

 

“Kami menuntut adanya kerja sama yang adil dan saling menguntungkan antara SPPG dan pelaku UMKM setempat, ‘ tukasnya.

 

Soleh menandaskan, UMKM diharapkan tidak hanya menjadi penonton di daerah sendiri. Melainkan terakomodasi sebagai penyedia bahan baku maupun bagian dari rantai pasok menu harian.

 

Baca Juga: Menjelang Demo AMPB Hari Ini, Tuntut Transparansi Rekening Botok yang Sempat Diblokir Bank Mandiri Pati

 

Selain persoalan UMKM, massa juga meminta seluruh SPPG di Kudus mematuhi standar operasional prosedur yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

 

Sejumlah aspek yang menjadi sorotan mereka yakni meliputi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), instalasi pengolahan air limbah (IPAL), hingga Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

 

Usai menyampaikan tuntutan, massa ditemui langsung Bupati Kudus Sam’ani Intakoris bersama Kapolres Kudus AKBP Wahyu Sulistyo. Dialog kemudian dilanjutkan melalui audiensi di Pendopo Pemkab Kudus.

 

Dalam pertemuan itu, Sam’ani menyatakan pemerintah daerah mendukung keberlanjutan program MBG. Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah aspek tata kelola yang perlu dievaluasi, terutama menyangkut keterlibatan UMKM, sanitasi, dan pengelolaan limbah.

 

“Kami evaluasi, kita lakukan beberapa kajian, nanti kita sampaikan dengan beberapa instansi yang terkait dengan tuntutan mereka,” ujar Sam’ani.

 

Sam’ani menyebut bahwa kedatangan para demonstran pada prinsipnya tidak menolak program MBG. Mereka justru mendukung program Presiden Prabowo Subianto, tetapi meminta pelaksanaannya di daerah dibenahi agar manfaatnya semakin luas.

 

“Kami meminta SPPG mengutamakan UMKM lokal. Dengan catatan UMKM di Kudus juga harus siap memenuhi produk yang dibutuhkan sesuai kriteria yang dipersyaratkan. Termasuk kantin sekolah juga diusulkan untuk diberdayakan,” terang Sam’ani.

 

Kesepakatan atas sejumlah tuntutan, kemudian dituangkan dalam penandatanganan bersama antara Bupati Kudus dan perwakilan pengunjuk rasa.

 

Di tengah suasana audiensi yang semakin cair, Sam’ani kemudian mempersilakan Mak Ronah masuk ke ruang kerjanya dan mencoba duduk di kursi kerja bupati.

 

Mak Ronah, warga asal Kabupaten Pati, mengaku sengaja datang untuk memberikan dukungan terhadap tuntutan yang disuarakan masyarakat.

 

“Kita ikut menyuarakan hati, mensuport teman-teman yang tujuannya baik,” ujar Mak Ronah seusai keluar dari ruang kerja Bupati Kudus.

 

“Apabila ada kekurangan dari pemerintahan untuk menjalankan tugas, kita perlu bersuara,” sambungnya.

 

Saat Mak Ronah duduk di kursi kerja bupati, terlihat pula seorang warga lain membuka laci meja kerja tersebut. Warga itu kemudian mengambil sejumlah barang, di antaranya kaus dan payung yang masih terbungkus plastik.

 

Terlepas dari momen tersebut, Pemkab Kudus memastikan tuntutan massa tidak berhenti pada dialog. Sam’ani berjanji menindaklanjuti persoalan pelaksanaan MBG dalam waktu 2×24 jam.

 

Salah satu langkah yang disiapkan Sam’ani, yakni melakukan pengecekan terhadap dapur MBG atau SPPG, khususnya berkaitan dengan sanitasi dan pengelolaan limbah.

 

SPPG yang telah menjalani pemeriksaan, kata Sam’ani, nantinya akan diberi stiker penanda bahwa dapur tersebut telah melalui proses pengecekan dan memenuhi daftar pemeriksaan yang ditetapkan.

 

“Nanti ada stiker bahwa sudah dilakukan pengecekan checklist, termasuk nanti ada hotline pengaduan kepada kita,” tutur Sam’ani.

 

Pemkab Kudus juga membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut memantau pelaksanaan program MBG. Warga dapat memonitor dapur MBG atau SPPG melalui kamera pengawas (CCTV) yang tersedia dalam aplikasi Kudus Sehat.

 

Dari sisi keterlibatan UMKM, Pemkab Kudus telah meminta seluruh SPPG menggandeng pelaku usaha di sekitar lokasi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku MBG.

 

Pembelian bahan baku dari pelaku usaha dan pasar lokal, didorong agar program tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Namun juga memberikan dampak ekonomi bagi warga daerah.

 

Baca Juga: Ayam Kota Fried Chicken Terus Ekspansi, Kini Hadir di Ngagel Dukuhseti, Segera Susul Karaban

 

Kebijakan itu dinilai relevan dengan besarnya potensi UMKM di Kabupaten Kudus. Data resmi daerah mencatat terdapat 17.182 UMKM pada 2021, yang terdiri atas 16.290 usaha mikro, 789 usaha kecil, dan 103 usaha menengah. Sementara pada 2022, jumlah usaha mikro tercatat mencapai 16.784 unit.

 

Hingga September 2026, berdasarkan data Pemkab Kudus, terdapat 124 SPPG yang tersebar di sembilan kecamatan. Sebanyak 118 SPPG berstatus aktif, sedangkan enam lainnya masih dalam tahap persiapan.

 

Seluruh SPPG tersebut tercatat melayani 49.802 penerima manfaat MBG. Penerimanya mulai dari balita, ibu hamil dan menyusui hingga siswa sekolah.

 

Selain UMKM, persoalan lingkungan menjadi pekerjaan rumah lain yang akan ditindaklanjuti Pemkab Kudus. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) dilibatkan mengecek sanitasi serta sistem pengelolaan limbah di setiap SPPG.

Pemkab Kudus juga menyiapkan mekanisme pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Setiap laporan yang masuk, ditargetkan mendapat tindak lanjut maksimal dalam waktu 2×24 jam.

Dengan demikian, aksi warga di Alun-alun Kudus tidak berakhir sebatas penyampaian protes. Tuntutan mengenai keterlibatan UMKM, standar sanitasi, pengelolaan limbah, hingga pengawasan SPPG kini menjadi agenda yang dijanjikan Pemkab Kudus untuk ditindaklanjuti.