Ratusan SPPG yang menjalankan program MBG di Pati belum sepenuhnya menyerap telur dari peternak lokal. (kanalmuria)
Kanalmuria.com, Pati — Harapan peternak unggas rakyat di Kabupaten Pati untuk menjadi pemasok utama telur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), tampaknya masih jauh dari kenyataan. Dari 172 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program MBG di Pati, baru 21 SPPG yang menyerap telur dari peternak lokal.
Persoalan tersebut mencuat dalam audiensi yang difasilitasi DPRD Kabupaten Pati bersama Asosiasi Peternak Rakyat Unggas Kabupaten Pati, Pemkab Pati, dinas terkait, serta perwakilan SPPG di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pati, Selasa (18/8/2026).
Audiensi dislenggarakan untuk menindaklanjuti keluhan peternak telur lokal Pati. Sebab mereka menilai penyerapan hasil produksi mereka untuk kebutuhan program MBG masih sangat rendah.
Padahal, program nasional tersebut dinilai dapat menjadi pasar potensial dan menggerakkan perekonomian peternak rakyat di daerah.
Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslihan, mengatakan legislatif berperan sebagai mediator sekaligus menjalankan fungsi pengawasan.
Muslihan menyebut bahwa kebutuhan bahan pangan untuk program MBG seharusnya dapat mengoptimalkan potensi peternak lokal, sepanjang memenuhi ketentuan dan standar yang berlaku.
“Intinya adalah bagaimana terkait dengan penyerapan telur itu. Supaya (program MBG) bisa menyerap dari hasil peternak lokal,” ujar Muslihan.
Untuk memastikan pasokan telur ayam benar-benar berasal dari peternak Pati, Muslihan meminta asosiasi peternak unggas segera melengkapi data riil peternak unggas.
“Meliputi jumlah peternak, kepemilikan kandang, populasi unggas, hingga kapasitas produksi telur setiap hari, ” terangnya.
Baca Juga: Temuan Bayi Perempuan di Bengkel Motor Gegerkan Warga Ketanen Pati
Muslihan menegaskan, pendataan peternak unggas tersebut dinilai penting, agar kebutuhan telur untuk MBG dapat dipetakan secara akurat. Dengan data yang valid, pasokan ke SPPG juga diharapkan tidak bergantung pada perantara atau telur yang didatangkan dari luar daerah.
Peternak Pati juga berharap telur yang dipasok untuk program MBG, benar-benar berasal dari peternakan lokal Kabupaten Pati. Selain itu, nukan sekadar produk yang masuk dari daerah lain dan kemudian diklaim sebagai pasokan lokal.
“Peternak itu punya kandang atau tidak, tadi sudah kami sampaikan. Selain itu, kami juga meminta peternak mengedepankan kualitas agar telur yang disalurkan memenuhi standar Badan Gizi Nasional,” tutur Muslihan.
21 SPPG Serap Telur Asal Pati
Ketua Asosiasi Peternak Unggas Rakyat, Dwi Agus Siswanto, mengungkapkan kekecewaan atas minimnya penyerapan telur lokal dalam program MBG.
Dari total 172 titik SPPG di Kabupaten Pati, baru 21 SPPG yang tercatat mengambil pasokan dari peternak lokal.
“Dari 172 MBG, itu baru 21 SPPG yang menyerap. Jadi jauh dari harapan kami. Kemungkinan baru terserap sekitar satu ton kurang, padahal seharusnya idealnya per minggu bisa mencapai 20 ton,” jelas Dwi Agus.
Rendahnya serapan tersebut, kata Dwi Agus, menjadi persoalan serius bagi peternak rakyat. Sebab, di tengah produksi telur yang terus berjalan, program MBG seharusnya dapat menjadi salah satu jalur penyerapan yang stabil bagi komoditas peternak lokal.
Siapkan Geotagging Peternak
Menanggapi keluhan kalangan peternak unggas tersebut, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengaku tengah menyiapkan mekanisme teknis untuk mendata dan memetakan lokasi peternak unggas di wilayah Kabupaten Pati.
Baca Juga: Delapan Bayi Lahir di Hari Kemerdekaan, Tangis Mungil Warnai HUT ke-81 RI di Kudus
Pemetaan akan dilakukan melalui geotagging peternak. Karena itu, pemerintah dapat mengetahui keberadaan peternak, kapasitas produksi, serta potensi pasokan yang dapat disalurkan ke SPPG.
“Mekanisme ini kami siapkan, data-data peternak di Pati akan kami bikin dan lakukan geotagging, mana peternak yang benar dan mana yang tidak, supaya nanti pasokan dan distribusinya ke MBG bisa terserap,” kata Chandra.
Langkah tersebut diharapkan menjadi dasar untuk membangun sistem distribusi telur lokal yang lebih tertata. Dengan data peternak yang terverifikasi, kebutuhan SPPG dapat disesuaikan dengan kapasitas produksi di masing-masing wilayah.
Harga Telur Mengacu Kementan
Chandra menegaskan, acuan harga pembelian telur di tingkat peternak tetap mengikuti ketentuan Kementerian Pertanian, yakni sebesar Rp 26.500 per kilogram.
Selain mengoptimalkan penyerapan telur untuk program MBG, Pemkab Pati bersama asosiasi peternak juga berencana memperluas koordinasi dengan pemerintah pusat.
Salah satu fokus dari koordinasi itu, adalah mencari langkah pengendalian biaya pakan ternak, yang menjadi salah satu komponen penting dalam struktur biaya produksi peternak unggas.
Jika pendataan, distribusi, harga, dan kualitas dapat berjalan selaras, program MBG diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat saja. Namun juga mampu menjadi penggerak ekonomi lokal dengan menyerap hasil produksi peternak Pati secara lebih optimal. (pra)
