Realisasi Anggaran Kemensos Capai 98,58 Persen, Komisi VIII Beri Apresiasi

JAKARTA, KanalMuria – Kementerian Sosial menunjukkan kinerja anggaran yang mengesankan selama tahun 2022. Hal ini dapat diketahui dari tingginya angka penyerapan anggaran yakni mencapai 98,58 persen.

Poin penting tersebut merupakan bagian dari penjelasan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (08/02).

“Realisasi anggaran Kemensos tahun 2022 sebesar Rp 96,5 triliun atau 98,58 persen,” kata Mensos Risma saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (08/02).

Dilansir dari laman kemensos.go.id, pada tahun 2022, anggaran Kemensos mencapai Rp 97,9 triliun. Kinerja yang baik berhasil mencatatkan penyerapan sebesar Rp 96,5 triliun atau 98,58 persen. Di hadapan wakil rakyat, Mensos menguraikan penjelasannya berdasarkan empat pos anggaran.

Empat pos realisasi anggaran tersebut yaitu pos belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial, dan belanja modal. Untuk pos belanja pegawai, terealisasi sebesar Rp 428,7 miliar atau 91,52 persen dari pagu Rp 468,4 miliar. Realisasi belanja barang sebesar Rp 4 triliun atau 96,55 persen dari pagu Rp 4,2 triliun.

“Untuk belanja bantuan sosial, realisasinya sebesar Rp 91,8 triliun atau 98,71 persen dari pagu Rp 93 triliun, dan belanja modal sebesar Rp 158,5 miliar atau 99,93 persen dari pagu Rp 165,3 miliar,” ucap Mensos.

Lebih lanjut, Mensos menjelaskan realisasi belanja bansos tersebut digunakan oleh tiga unit kerja di lingkungan Kemensos, yakni Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Ditjen Rehsos) sebesar Rp 595,21 miliar, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Ditjen Linjamsos) sebesar Rp 29,09 triliun, dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial (Ditjen Dayasos) sebesar Rp 63,23 triliun.

“Bansos pada Ditjen Rehsos dialokasikan untuk bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dengan jumlah alat bantu tersalurkan sebanyak 15.478 unit dan realisasi sebesar Rp 595,21 miliar atau 98,83 persen,” kata Mensos.

Kemudian, Risma menambahkan, ada rinciannya, yaitu literasi khusus bagi penyandang disabilitas netra, ATENSI penyandang disabilitas, permakanan disabilitas tunggal, ATENSI korban darurat kebencanaan, ATENSI anak, ATENSI anak yatim piatu (Covid-19), ATENSI anak yatim piatu (tambahan anggaran), ATENSI lanjut usia dan permakanan lanjut usia tunggal.

“Jadi, ini bentuk bantuannya tidak hanya berupa bantuan sosial, tapi juga respon kasus,” terangnya.

Adapun, bansos pada Ditjen Linjamsos, dialokasikan untuk program perlindungan sosial korban bencana alam, bencana sosial dan non alam, serta Program Keluarga Harapan (PKH) dan Rumah Sejahtera Terpadu.

“Bantuan untuk korban bencana alam yang mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat dan pemulihan sosial, serta Layanan Dukungan Psikososial (LDP), realisasinya sebesar Rp 280,43 miliar atau 99,24 persen,” jelas Mensos.

Sementara itu, realisasi bantuan untuk program perlindungan sosial korban bencana sosial dan non alam, disampaikan Risma mencapai Rp 50,89 miliar atau 100 persen lantaran adanya tragedi Kanjuruhan pada Oktober 2022 lalu.

“Ini kenapa kita 100 persen, karena sebetulnya kurang. Setelah tragedi Kanjuruhan, yang meninggal banyak sehingga realisasinya melebihi 100 persen. Kemarin, kita sampai minta dana dari dana hibah,” kata Mensos menjelaskan.

Pada PKH, Risma menuturkan bahwa terdapat perbedaan capaian realisasi pada sukses salur yang mencapai Rp 28,7 triliun atau 100 persen dan realisasi transaksi Rp 28,48 triliun atau 99,22 persen.

“Kita sudah menyalurkan 100 persen, tapi transaksinya di masyarakat itu 99,22 persen. Ada kemungkinan yang bersangkutan meninggal, pindah, dan sebagainya. Jadi, beda antara realisasi sukses salur dan realisasi transaksi,” kata dia.

Bantuan program Dayasos tahun 2022 dialokasikan untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BLT minyak goreng dan BLT BBM, pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, serta Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).

Mensos Risma menyampaikan alasan adanya perbedaan antara data anggaran bansos 2022 yang ia paparkan dengan yang disebutkan Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi sebesar Rp 78 triliun.

“Berbeda dari data Rp 78 triliun karena ada bantuan tambahan untuk BLT minyak goreng dan BLT BBM pada 2022,” jelas Mensos Risma.

Untuk program PENA, realisasi telah mencapai Rp 26,68 miliar atau 52,31 persen dari pagu sebesar Rp 51 miliar. Hal ini terjadi karena tenggang waktu pelaksanaan program di penghujung tahun.

Untuk itu, ia meminta dukungan kepada legislator agar meringankan langkah Kemensos mengejar realisasi anggaran di tahun-tahun berikutnya dengan membuka hold anggaran tidak pada penghujung tahun.

“Kami rutin melakukan rapat dengan K/L terkait agar hold anggaran dibuka di awal tahun. Jadi, saat ini, kami tengah berjuang, kami mohon dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI untuk mempermudah langkah kami ke depannya,” kata Mensos.

Merespon permintaan Mensos Risma, Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi pun, mendukung usulan Mensos untuk mendorong K/L terkait untuk membuka hold anggaran di awal tahun agar memperlancar proses penyaluran bansos.

Lebih lanjut, pihaknya bersama para legislator juga mengapresiasi program-program yang secara konsisten telah dilakukan Kemensos pada 2022 dan kembali dilanjutkan pada 2023.

“Kami apresiasi program-program Kemensos dan segala realisasinya yang telah dicapai. Kami dukung langkah Mensos Risma dan Kemensos untuk terus mengupayakan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya. (eds/syn)