Usung Spirit HPS, NFA Gelar GPM Serentak Nasional untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

JAKARTA, KanalMuria – Bersamaan dengan momentum Hari Pangan Sedunia (HPS) yang diperingati setiap 16 Oktober, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Nasional yang dilaksanakan di 421 titik di 38 provinsi dan 262 kabupaten/kota dan diluncurkan di kantor NFA, Jakarta, pada Senin (16/10).

“GPM Serentak Nasional kali ini total ada sampai 421 titik. Ini berarti tim Bapak Mendagri, semuanya telah bekerja keras di masing-masing daerah. Memang perintah Bapak Presiden Joko Widodo agar terus lakukan GPM secara masif dan terus menerus,” kata Arief dalam sambutannya.

Dalam kesempatan ini, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi juga memaparkan langkah-langkah intervensi pemerintah dalam upaya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), terutama terhadap komoditas pangan yang mulai bergejolak.

“Tadi disampaikan Ibu Plt Kepala BPS ada 3 komoditas pangan yang perlu ada segera penanganan. Yang pertama beras. Untuk itu, kita saat ini tengah menyalurkan 640 ribu ton bantuan pangan beras kepada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan ini harus selesai dalam 3 bulan (Oktober-November),” jelas Arief, melalui keterangan tertulis Badan Pangan Nasional.

“Lalu beras SPHP digelontorkan ke seluruh Indonesia, pasar ritel, pasar tradisional sampai Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Bapak Presiden juga baru memerintahkan kita untuk menyalurkan beras komersial 200 ribu ton melalui penggiling padi,” lanjut Arief.

Berikutnya, kata Arief, yang kedua mengenai gula konsumsi. Realisasi impor gula hanya 26 persen. Sehingga secepatnya yang memegang kuota impor, harus segera ada realisasi, termasuk BUMN, RNI, dan PTPN. Importasi bukan cuma harga tetapi pemenuhan stok.

“Terakhir, terkait cabai rawit akan kita koordinasikan daerah-daerah yang sentra produksi dan mempunyai surplus stok. Lalu kita segera distribusikan ke daerah-daerah yang minus. Untuk biaya Fasilitasi Distribusi Pangan tersebut dari NFA, dan juga pemerintah daerah bisa menggunakan Biaya Tidak Terduga (BTT),” ungkap Kepala NFA.

Lebih lanjut, GPM Serentak Nasional menggunakan anggaran pusat dan dana dekonsentrasi NFA yang dialokasikan ke seluruh provinsi. Ia menekankan seluruh pihak melaksanakan optimalisasi pemanfaatan anggaran tersebut.

“GPM Serentak Nasional menggunakan anggaran pusat dan dana dekonsentrasi dari NFA yang diperuntukkan ke seluruh provinsi. Kami berharap, semua Kepala Dinas yang menangani urusan pangan dapat mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dekonsentrasi tersebut untuk mendukung kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi di wilayahnya, mengingat saat ini sudah mulai memasuki akhir tahun,” tegas Arief.

Untuk diketahui, GPM Serentak Nasional yang dimulai Senin (16/10) akan dihelat pada total 421 titik lokasi di 38 provinsi dan tersebar di 262 kabupaten/kota. Sampai akhir Oktober 2023, GPM dilaksanakan dengan melibatkan dinas yang menangani urusan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai pelaksana di daerah masing-masing dan bersinergi dengan Bulog dan BUMN Pangan, asosiasi, dan pelaku usaha pangan lainnya.

“Pengendalian inflasi selalu menjadi fokus Bapak Presiden Joko Widodo, beliau mengarahkan agar inflasi mesti ditangani secara intens dan berkesinambungan. Untuk itu, implementasi program strategis dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan seperti GPM ini, harus mengoptimalkan kerja sama antardaerah. Unsur kolaborasi di sini memegang peranan penting karena kita tidak bisa tangani secara parsial saja,” terang Kepala NFA.

Sementara, Mendagri Tito Karnavian menuturkan pihaknya sangat mendukung adanya GPM Serentak Nasional ini. Ia meminta pemerintah daerah untuk terus konsisten melaksanakan pasar murah seperti ini, tanpa harus menunggu intervensi dari pemerintah pusat.

“Awal tahun ini Bapak Presiden sudah mengumpulkan kita semua, yang pada intinya (meminta) untuk menjaga stabilitas harga pangan. (Untuk itu) inflasi dan menjaga stabilitas harga bahan pangan menjadi salah satu kriteria variabel untuk evaluasi menentukan perpanjangan atau tidaknya pejabat kepala daerah yang sekarang jumlahnya lebih kurang 215,” ungkap Tito.

“Intinya semua daerah jangan hanya mengandalkan kegiatan dari pusat, daerah juga bisa melakukan intervensi sendiri. Bisa menggunakan dana reguler dari Dinas Pangan atau Pertanian misalnya. (Bisa gunakan) dari Dinas Sosial serta gunakan dari dana anggaran Belanja Tidak Terduga,” tegas Mendagri Tito.

Berkaitan dengan momentum HPS di mana FAO mengusung tema Water is life, water is food, Leave no one behind, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengamini ketersediaan sumber daya air merupakan fondasi bagai kehidupan dan pangan, terutama di sektor pertanian.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus membangun pengelolaan sumber daya air. Selama ini telah banyak upaya pemerintah dalam mewujudkan itu demi ketahanan pangan nasional. Mulai dari membangun reservoir, waduk, embung, sumur bor, hingga saluran irigasi. Semua itu dilakukan untuk mendukung tata kelola pertanian yang berkelanjutan, terutama dalam menghadapi fenomena El Nino yang melanda secara global seperti saat ini. Di tahun 2024 pun, pemerintah telah memperbesar anggaran ketahanan pangan naik sekitar 7,8 persen yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga terkait,” ujar Arief. (ion/eds)