Home » UMK Pati 2027 Memanas : Buruh Minta Naik 80 Persen, Pengusaha Tawar 77 Persen
IMG-20261121-WA0009

Serikat Pekerja Pati tuntut besaran UMK 2027 naik 80 persen. (kanalmuria)

Kanalmuria.com, Pati– Besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pati 2027 menjadi ajang tarik ulur antara serikat pekerja dan kalangan pengusaha.

 

Serikat pekerja mengusulkan kenaikan hingga 80 persen dari kebutuhan hidup layak (KHL). Namun pengusaha hanya menyepakati kenaikan sebesar 77 persen. Kini, keputusan akhir berada di tangan kepala daerah.

 

Perbedaan usulan tersebut mengemuka dalam sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Pati di Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pati, Jumat (20/11/2026).

 

Sidang itu mempertemukan unsur Pemerintah Kabupaten Pati, serikat pekerja, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Rapat untuk membahas besaran UMK yang akan diberlakukan mulai 2027.

 

Sejumlah organisasi buruh turut mengawal jalannya pembahasan. Di antaranya Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (FSP RTMM) dan Serikat Pekerja Nasional (SPN).

 

Selain itu, Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (FSPPP), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), serta Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan (FSPIP).

 

Ketua Pimpinan Cabang (PC) FSP RTMM SPSI Kabupaten Pati, Tri Suprapto mengatakan, pembahasan sidang kali ini menghasilkan dua usulan berbeda terkait besaran kenaikan UMK 2027.

 

Menurutnya, pada awal pembahasan terdapat perbedaan pandangan mengenai dasar perhitungan upah. Pemerintah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025, sementara serikat pekerja mengusulkan penggunaan standar kebutuhan hidup layak (KHL).

 

“Awalnya menggunakan PP Nomor 49 Tahun 2025, sedangkan serikat pekerja mengusulkan memakai KHL. Dalam sidang tadi sudah disepakati menggunakan KHL,” ujar Tri Suprapto.

 

Setelah menyepakati KHL sebagai dasar penghitungan, kata Tri, perbedaan muncul ketika menentukan persentase kenaikan.

 

Serikat pekerja mengajukan kenaikan UMK sebesar 80 persen dari KHL atau setara Rp2.749.405. Sementara itu, Apindo mengusulkan kenaikan sebesar 77 persen dengan nominal Rp2.646.303.

 

“Dari Apindo menawar 77 persen dari KHL, sedangkan serikat pekerja 80 persen. Jadi ada dua opsi dan sekarang tinggal menunggu keputusan bupati,” jelasnya.

 

Tri menegaskan, kedua angka tersebut merupakan usulan masing-masing pihak. Selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan kepala daerah dalam menentukan besaran UMK Pati 2027.

 

Serikat pekerja pun mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, segera mengambil keputusan. Mereka berharap penetapan UMK tidak berlarut-larut mengingat tenggat waktu yang semakin dekat.

 

“Desakan dari serikat pekerja, paling lambat besok harus sudah clear. Kalau bisa, malah hari ini,” tegas Tri.

 

Serikat pekerja berharap penggunaan standar KHL dalam penghitungan UMK mampu mendorong peningkatan kesejahteraan buruh. Kenaikan upah juga diharapkan berdampak terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

 

“Harapan serikat pekerja, kenaikan upah dengan menggunakan KHL ini bisa mengangkat perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja,” tandasnya. (pra)