Semarang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan pendalaman perkara dugaan korupsi yang menyeret Bupati Pati nonaktif. Pada Senin (2/2/2026), beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di Markas Polda Jawa Tengah, Semarang.
Pemeriksaan tersebut dilakukan sejak siang hari dan berkaitan dengan dugaan praktik pemerasan dalam proses pengisian jabatan perangkat desa. Para saksi dimintai keterangan untuk mengungkap alur serta pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme tersebut.
Adapun pejabat yang diperiksa terdiri dari unsur perangkat desa, kepala desa, hingga camat. Mereka hadir memenuhi panggilan penyidik KPK guna memberikan penjelasan terkait dugaan penyimpangan yang tengah diselidiki lembaga antirasuah.
Pihak Polda Jawa Tengah membenarkan adanya kegiatan pemeriksaan tersebut. KPK diketahui menggunakan fasilitas ruangan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng sebagai lokasi pemeriksaan saksi dalam perkara tersebut.
Langkah ini merupakan bagian dari rangkaian penyidikan lanjutan pasca-operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada pertengahan Januari 2026 lalu. Dalam OTT tersebut, KPK mengungkap dugaan praktik jual beli jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati.
Hingga kini, KPK masih terus mendalami keterangan para saksi untuk memperkuat alat bukti dan memperjelas konstruksi perkara. Pemeriksaan lanjutan dipastikan akan terus dilakukan guna menuntaskan penanganan kasus tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (TIM)
