Home » Refleksi Akhir 2022, Kemensos Akselerasi Pemenuhan Kesejahteraan Masyarakat
Refleksi Akhir 2022, Kemensos Akselerasi Pemenuhan Kesejahteraan Masyarakat

Refleksi Akhir 2022, Kemensos Akselerasi Pemenuhan Kesejahteraan Masyarakat (Foto: Dok Kemensos)

JAKARTA, KanalMuria – Selama dua tahun terakhir, Kementerian Sosial terus memperkuat tugas utama dalam penanganan kemiskinan. Berbagai program dan kebijakan Kemensos diarahkan untuk mendorong pemulihan perekonomian. Terutama dengan menjaga dan memperkuat daya beli masyarakat miskin dan rentan.

Di bawah arahan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Kemensos mengimplementasikan berbagai kebijakan mempercepat penanganan kemiskinan. Ada dua dua strategi utama Kemensos dalam mengakselerasi penanganan kemiskinan di Indonesia. Itu dilakukan dengan mendorong peningkatan pendapatan dan mengurangi pengeluaran masyarakat miskin dan rentan.

Dinukil dari laman kemensos.go.id, Mensos Risma menjelaskan, strategi meningkatkan pendapatan dilakukan dengan menghidupkan “mesin kedua” di keluarga (bisa ibu atau bapak). Caranya dengan memberikan kesempatan kerja atau meningkatkan kemampuan kewirausahaan bagi “mesin kedua”. “Dengan demikian, dalam keluarga tersebut pasangan suami istri sama-sama memiliki kegiatan produktif,” kata Mensos Risma.

Untuk meningkatkan pendapatan, Kemensos memberikan akses kepada kolompok marjinal, yakni pemulung, gelandangan, dan pengemis, dengan dunia kerja. Di bawah pembinaan sentra milik Kemensos, mereka diberi pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan seperti pelatihan kuliner, budidaya ikan, pengelolaan sampah, budidaya tanaman hidroponik, ternak ayam, dan sebagainya.

Mensos menginstruksikan semua sentra untuk mendirikan Sentra Kreasi Atensi (SKA). Yaitu wadah bagi para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang sudah mendapatkan pelatihan di sentra untuk memasarkan hasil kreasinya, dengan mengelola warung, salon, kafe, laundry, galeri jahit, dan sebagainya.

Untuk mengurangi pengeluaran keluarga miskin, Mensos akan terus melanjutkan kebijakan bantuan sosial (bansos). “Untuk mengurangi beban ekonomi diterapkan kebijakan subsidi secara proporsional dan dengan bantuan sosial yang mencakup kebutuhan pokok (sembako), kesehatan, serta pendidikan,” kata Mensos.

Bansos reguler Kemensos meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dengan 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang menjangkau 18,8 juta KPM. Meskipun statistik penularan virus terus melandai, namun dampak pandemi masih dirasakan oleh kelompok rentan.

Untuk itu, Kemensos tetap melanjutkan program rehabilitasi sosial untuk masyarakat terdampak. Termasuk di antaranya anak-anak yatim, piatu dan yatim piatu (YAPI) yang orangtuanya wafat karena covid-19. Atas persetujuan DPR, bantuan diperluas kepada anak-anak YAPI tidak terdampak covid yang berada di dalam pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

Sejalan dengan itu, Kemensos terus memperbaiki kualitas data. Atas instruksi Mensos, akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dilakukan dengan menambahkan fitur “usul” dan “sanggah” di aplikasi CekBansos. Dengan fitur “usul” masyarakat bisa mengajukan nama yang dinilai layak menerima bansos. Fitur “sanggah” bila menemukan penerima bansos yang sebenarnya tidak layak.

Kemensos juga menjawab permasalahan bansos salah sasaran dengan menerapkan teknologi geo-tagging. Dengan bantuan citra satelit dapat diketahui kelayakan penerima bantuan dari kondisi rumahnya. (eds/syn)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *