Ratusan Warga Korban Banjir Rob dari Empat Desa di Kecamatan Bonang Geruduk Kantor DPRD Demak

DEMAK, KanalMuria – Tidak kurang dari 750 massa aksi demo yang tergabung dalam koalisi aksi Gerakan Masyarakat Peduli Rob (Gempur) Bonang menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Demak. Mereka menuntut para wakil rakyat mencarikan solusi terkait warga empat desa di Kecamatan Bonang yang menjadi korban rob selama 10 tahun terakhir.

Kedatangan para pengunjuk rasa ini terbilang nekat, karena datang ke kantor DPRD Demak, kendati di tengah guyuran hujan deras. Ratusan pengunjung rasa ini dipenuhi kejengkelan bukan tanpa alasan, karena mereka masyarakat miskin yang terkena dampak langsung banjir rob, sejak 10 tahun terakhir tapi tidak mendapatkan perhatian.

Warga pun dalam aksinya tidak membawa atribut, seperti pada umumnya pengunjuk rasa. Tidak ada poster atau spanduk yang biasanya menjadi atribut rutin saat berunjuk rasa. Yang ada merekaa hanya membawa bendera Merah Putih, tanpa tulisan tuntutan, para pengunjuk rasa memenuhi depan pintu masuk DPRD Demak.

Fahmi, yang menjadi Presidium Masyarakat Peduli Rob, menjelaskan, kedatangan Gempur ke Kantor DPRD Demak bertujuan, meminta wakil rakyat bisa memberikan solusi terkait permasalahan banjir rob yang terjadi di empat desa. Empat desa ini antara lain, Desa Tridonorejo, Morodemak, Purworejo dan Margolinduk yang berada di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Menurutnya, permasalahan banjir rob telah terjadi selama 10 tahun lamanya di Kecamatan Bonang terutama pada 4 Desa tersebut. “Oleh karena itu, kami koalisi aksi Gempur Bonang menuntut Pemkab Demak, Bupati, DPRD, Dinas terkait untuk memberikan solusi terkait rob yang terjadi di Bonang,” tegasnya.

Dia mengatakan dampak banjir rob yang terjadi di Kecamatan Bonang, sudah sangat mengganggu aktifitas masyarakat. Baik untuk bersekolah ataupun berangkat kerja. “Aktifitas pendidikan, belajar-mengajar, tarbiyatul Islam anak-anak terganggu karena sekolah dan tempat mengaji mereka tergenang rob,” lanjutnya.

Tidak hanya itu, rumah yang menjadi tempat aman bagi warga pun seakan selalu dihantui banjir rob yang datang secara tiba-tiba. Ketika banjir rob datang, warga yang biasanya memiliki lahan produktif secara langsung hilang hingga yang tersisa hanya genangan air yang memiliki PH tidak sehat.

“Rumah tinggal yang 7×24 jam harus siaga banjir dan harus diurug setiap tahun. Kegiatan sosial, keagamaan juga terhambat. Mata pencaharian, dari pertanian, tambak dan aktifitas ekonomi mereka terus merugi. Transportasi juga  terganggu akibat tidak banyak armada transportasi yang bersedia melewati genangan rob,” ujarnya.

Atas persoalan warga korban banjir rob di Kecamatan Bonang, pihaknya ingin berbagi cerita dengan kalangan wakil rakyat. Dalam hal ini diwakili langsung oleh Ketua DPRD Demak fahrudin Bishri Slamet.

“Kami berikan kaleidoskop akhir tahun yang berisi penderitaan warga pesisir pantai Demak akibat rob. Aksi kami juga sebagai KadoAkhirTahun kado akhir tahun untuk para pemangku kebijakan yang ada di Kabupaten Demak.  Yang harusnya memikirkan nasib masyarakat yang tinggal di pesisir pantai Demak,” ujarnya.

Untuk itu, Fahmi mengatakan pihaknya membawa 5 tuntutan yang harus dipenuhi Pemkab dan DPRD Demak. Di antaranya, berupa blue print pembangunan, perencanaan dan penanganan rob di Pesisir Demak, khususnya di pesisir Kecamatan Bonang.

Lima tuntutan ini antara lain, rencana pembangunan tanggul laut di pesisir Demak. Menormalisasi sungai yang ada di sepanjang jalur Bonang-Morodemak. Menormalisasi, meninggikan dan mengoptimalkan jalan utama Demak-Morodemak sebagai jalur utama ekonomi masyarakat pesisir. Dan yang terakhir pihaknya ingin mengundang Pemkab dan DPRD Demak untuk datang langsung ke Bonang.

Fahmi menyampaikan bila tuntuntan tidak dipenuhi oleh Fahrudin Bishri Slamet selaku Ketua DPRD dan Bupati Demak, pihaknya akan kembali menggelar aksi dengan masa yang lebih besar. “Kami beri waktu 14 hari kalau tidak ditepati, kami akan kembali mengelar aksi dengan massa yang lebih besar,” tegasnya. (sus/de)