Pj Bupati Usulkan Rp 16 M, untuk Rencana Pembangunan Prioritas di Batang

BATANG, KanalMuria – Berbagai usulan prioritas rencana pembangunan di wilayah eks Karesidenan Pekalongan disampaikan Bupati dan Walikota kepada Gubernur Jawa Tengah. Salah satunya usulan dari Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki yang menyampaikan tiga usulan prioritas untuk mendukung pariwisata dan ekonomi di wilayah perbatatasan Batang dengan Banjarnegera.

“Kita mengusulkan perbaikan Jalan Bandar – Gerlang yang menghubungkan Kabupaten Banjarnegara. Lalu kedua untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) Jalan Deles – Pranten dan ketiga Bendungan yang ada di Kecamatan Tersono,” kata Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki di Pendopo Kabupaten Batang, Rabu (15/03).

Ia menyebutkan, dari tiga usulan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Parnowo, total anggarannya mencapai Rp16 miliar. Dengan rincian usulannya untuk Jalan Bandar – Gerlang mencapai Rp9 miliar. PJU jalan Deles -Pranten rencana anggarannya Rp4 miliar dan untuk pembangunan bendungan di Tersono mencapai Rp3 miliar.

“Usulan kita memang untuk pembangunan di wilayah Selatan atau daerah atas Batang. Usulan itu membawa manfaat daerah sekitar agar ada konektifitas Batang sama Banjarnegara,” jelasnya, dikutip dari batangkab.go.id.

Usulan itu, lanjut dia, kalau direalisasikan akan berdampak pada peningkatan ekonomi, karena bendungan yang diusulkan untuk ketahanan pangan. Sedangkan akses jalan dan PJU untuk akses ekonomi, pertanian, perkebunan dan wisata.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa usulan dari berbagai daerah di wilayah eks Karisidenan Pekalongan. Dan usulan itu juga harus dikerjasamakan dengan program nasional, provinsi, kabupaten dan kota sehingga ada harmonisasi.

“Sebenarnya kita mendorong agar daerah bisa bertahan hidup, bagaimana ekonomi bisa bangkit, dan apa yang menjadi keunggulan daerah. Tetapi apapun kita juga mesti mendengarkan suara masyarakat dan setiap daerah ternyata juga punya upaya untuk tumbuh,” kata Gubernur.

“Kita butuh kerjasama agar seiring program nasionalnya, provinsinya, kabupatennya, dalam satu garis. Nah inilah harmonisasi yang perlu ada. Jatuhnya nanti adalah kebijakan itu butuh dukungan politik anggaran,” sambung Ganjar. (jt/ok)