Pati – Gelombang perlawanan peternak rakyat Pantura kini tak lagi sebatas keluhan di kandang-kandang sunyi. Di bawah panji Persaudaraan Peternak Mandiri Pantura (PPMP), mereka resmi melayangkan pemberitahuan aksi demonstrasi ke Kapolres Pati, menandai babak baru perlawanan terhadap dugaan praktik diskriminasi distribusi bibit ayam (Day Old Chick/DOC) oleh perusahaan pembibitan di wilayah Puncakwangi, Pati.
Surat bernomor 001/Eksternal/PPMP/II/2026 tertanggal 18 Februari 2026 itu menegaskan: aksi akan digelar pada Senin, 23 Februari 2026 pukul 10.00 WIB, di depan pintu masuk perusahaan pembibitan ayam PT Japfa/MBIA di Puncakwangi, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sekitar 50 peternak akan turun dengan mobil komando, spanduk, dan poster sebagai simbol perlawanan atas apa yang mereka sebut sebagai ketidakadilan sistematis.
“Ini Bukan Sekadar Soal Harga, Ini Soal Hak Hidup”
Dalam pernyataan sikap bertajuk “Peternak Pantura Menggugat”, para peternak menuding telah terjadi praktik distribusi DOC yang eksklusif dan diskriminatif. Bibit ayam produksi wilayah mereka sendiri disebut justru lebih banyak mengalir ke jaringan internal dan mitra tertentu, sementara peternak mandiri lokal kesulitan memperoleh pasokan yang layak.
Akibatnya, kandang-kandang rakyat kosong. Ketika harga ayam di pasar melonjak, keuntungan dinilai hanya berputar di lingkaran korporasi besar. Peternak kecil? Menanggung risiko, tanpa kepastian pasokan.
“Ini bukan sekadar soal harga ayam mahal. Ini soal hak kami untuk beternak yang dirampas secara sistematis,” tegas perwakilan PPMP.
Tiga Tuntutan Tegas: Kuota, Transparansi, dan Prioritas Lokal
Dalam dokumen resmi yang disampaikan kepada aparat kepolisian, PPMP merinci tuntutan utama:
- Pemerataan Kuota DOC
Perusahaan diminta memberikan alokasi pembelian DOC yang layak bagi peternak mandiri di wilayah Pati dan Pantura. - Transparansi Distribusi
Peternak mengecam dugaan praktik distribusi eksklusif yang hanya menyasar jaringan tertentu. Mereka menuntut keterbukaan data produksi dan distribusi agar tak ada lagi ruang permainan kelangkaan buatan. - Prioritas bagi Peternak Lokal
PPMP menegaskan mereka membeli sesuai mekanisme transaksi resmi, bukan meminta-minta. Karena itu, perusahaan wajib memperhatikan keberadaan peternak lokal sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan ekonomi wilayah.
Selain itu, mereka secara eksplisit meminta pimpinan perusahaan Japfa/MBIA menemui perwakilan aksi untuk berdialog terbuka.
Sorotan Hukum: Negara Jangan Tutup Mata
PPMP juga mengaitkan persoalan ini dengan sejumlah regulasi. Mereka menilai praktik diskriminasi pasokan bertentangan dengan:
- Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 32 Tahun 2017 tentang penyediaan dan peredaran ayam ras dan telur konsumsi.
- UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, khususnya terkait penguasaan pasar dan diskriminasi harga/pasokan.
- Ketentuan terbaru Kementerian Pertanian terkait distribusi DOC bagi peternak mandiri.
Dengan mengutip regulasi tersebut, PPMP secara tidak langsung menekan pemerintah agar tidak bersikap pasif. Mereka menilai pembiaran terhadap dominasi integrator besar sama saja dengan membiarkan struktur pasar timpang terus menggerus peternak rakyat.
Negara sebagai Wasit atau Penonton?
Dalam manifesto tuntutannya, peternak mendesak agar minimal 50 persen produksi DOC perusahaan integrator dialokasikan untuk peternak mandiri dengan harga yang berada dalam pengawasan negara. Mereka juga meminta segmentasi pasar yang jelas agar perusahaan besar tidak menguasai seluruh rantai — dari bibit, pakan, hingga pasar akhir.
Bagi mereka, krisis ini bukan takdir pasar bebas. Ini adalah buah dari regulasi yang lemah dan pengawasan yang tumpul.
Aksi simbolik telah disiapkan: replika kandang kosong, piring-piring kosong, hingga tabur bulu ayam sebagai metafora bahwa peternak rakyat kini hanya menyisakan “ampas” dari industri yang dulu mereka bangun bersama.
/Tim.
