Mengatasi Stunting, Perlu Terobosan dan Intervensi Tepat Sasaran Lintas Sektor (Foto: Dok Kemenko PMK)
JAKARTA, KanalMuria – Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK YB. Satya Sananugraha mewakili Menko PMK Muhadjir Effendy menjadi pembicara kunci dalam acara Executive Forum dengan tema “Menuju Indonesia Bebas Stunting” di Hotel Ritz Carlton Kuningan Jakarta, pada Kamis (20/07).
Satya mengatakan, perlu terobosan dan intervensi yang dilakukan secara tepat sasaran yang melibatkan semua sektor, baik pemerintah, perguruan tinggi, akademisi, hingga mitra dan dunia usaha.
“Kolaborasi kerja berbagai pihak menjadi kunci untuk memastikan konvergensi antar program dari pusat hingga ke tingkat desa dan kelurahan untuk menurunkan stunting,” ujarnya.
Hal itu disampaikan karena pernasalahan stunting merupakan tantangan bersama. Secara global, berdasarkan data Unicef dan WHO angka prevalensi stunting Indonesia menempati urutan tertinggi ke-27 dari 154 negara yang memiliki data stunting, menjadikan Indonesia berada di urutan ke-5 di antara negara-negara di Asia.
“Angka stunting kita masih termasuk tinggi, sebesar 21,6 persen menurut SSGI tahun 2022,” ujarnya, dilansir dari laman KemenkoPMK.
Satya menambahkan, meskipun angka stunting setiap tahun dapat ditekan, bangsa Indonesia masih harus bekerja keras menekan angka stunting hingga 14 persen di tahun 2024. Menurutnya, target itu menjadi tugas bersama untuk dapat bersinergi dengan segala upaya dan sumber daya yang ada.
Berdasarkan data P3KE, diketahui lebih dari 48 persen keluarga desil 1 pada setiap provinsi berisiko stunting. Hal ini berarti penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting saling beririsan.
Untuk itu, Satya mempertegas bahwa upaya dalam menuntaskan persoalan stunting juga harus dibarengi dengan menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem. “Determinan stunting sangat kompleks dan multi dimensi, tidak hanya pada aspek kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi dan sosial budaya,” imbuhnya.
Kemenko PMK sendiri telah melakukan roadshow percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang didukung oleh 19 kementerian dan lembaga terkait, serta dihadiri oleh para pimpinan daerah di 33 provinsi dan 412 kabupaten/kota.
Agenda itu telah dilakukan pada Januari hingga April 2023 lalu. Tidak hanya itu, Kemenko PMK juga telah melakukan pendampingan terpadu di 12 provinsi prioritas, 49 kabupaten/kota, dan 127 desa/kelurahan di tahun 2022. (ion/eds)
