Mahfud MD Bantah Tudingan Pemerintah Main Jegal Parpol Ikuti Pemilu 2024

JAKARTA, KanalMuria – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD membantah tudingan pemerintah menjegal salah satu partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024. Dia meminta parpol yang merasa dicurangi menyerahkan persoalan itu kepada Badan Pengawas Pemilu atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

“Saya sudah mendengar jumpa pers-nya Amien Rais, yang merasa partainya dijegal. Saya tekankan, sesuai kesepakatan kita bernegara, itu (pelaksanaan Pemilu, Red) urusan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bukan urusan pemerintah,” jelas Mahfud MD dalam keterangannya, Rabu (14/12).

Menko Polhukam mengingatkan, saat reformasi ditegaskan, pelaksanaan Pemilu merupakan urusan KPU sebagai lembaga independen. Selain itu, hal tersebut sudah tertuang dalam Undang-undang Dasar (UUD).

“Itu (KPU, Red) independen. Pemerintah tidak ikut campur persoalan pemilu. Dan KPU itu dipilih parpol,” tegas Mahfud.

Namun dia mempersilahkan jika terbukti terjadi pelanggaran hukum, maka perlu adanya tindakan. Saat itulah disebut Mahfud, pemerintah baru akan ikut campur.

“Kalau mengatur partai yang boleh ikut atau tidak, itu urusan KPU. Pemerintah tidak boleh ikut campur urusan tersebut,” imbuhnya.

Sebelumnya, diketahui Amien Rais menyampaikan, pihaknya mendapat informasi terkait menipulasi data verifikasi faktual yang dilakukan KPU. Ketua Majelis Syura Partai Ummat itu mengklaim Partai Ummat menjadi satu-satunya yang tidak diloloskan sebagai peserta Pemilu 2024. (iby/syn)