Komisi E DPRD Jateng Kolaborasi dengan BPBD Kudus Tangani Bencana Alam (Foto: Dok BPBD Kudus)
KUDUS, KanalMuria – Komisi E DPRD Jawa Tengah berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus terkait kesiapsiagaan bencana alam. Seperti tanah longsor, angin kencang hingga banjir yang kerap terjadi di berbagai wilayah Kabupaten Kudus.
“Maka dari itu, perlu adanya kolaborasi dengan berbagai daerah, karena ini adalah pekerjaan bersama. Daerah lain pun akan siap siaga saling membantu,” kata anggota Komisi E DPRD Jateng, Mawahib dalam pertemuan dengan BPBD Kudus yang juga dihadiri Tim Ahli hingga Kalakhar BPBD Jateng, Senin (06/03).
Dia menjelaskan, pada pertemuan itu dilakukan untuk mencari data dan masukan terkait identifikasi potensi jenis bencana dan daerah rawan banjir. Sebab, Provinsi Jawa Tengah termasuk daerah bencana, sehingga perlu adanya upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan penangan darurat.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Kudus, Mundir mengatakan, pihaknya telah melakukan banyak penanganan bencana. Seperti penanganan logistik, bantuan sosial untuk rumah terdampak hingga rehabilitasi atau rekonstruksi pasca-bencana. “Tahun 2022, total terjadi 210 bencana yang didominasi bencana hidrometeorologi,” ujarnya.
Sementara update terbaru, sejak 23 Februari 2023 malam, debit air di beberapa sungai meningkat usai menerima iriman air dari hulu. “Air melimpas dan menggenangi permukiman warga, persawahan dengan ketinggian 20-30 cm, dan total 25.786 jiwa terdampak dan 583 jiwa pengungsi. Adapun personel yang terlibat ada pemerintah desa/kecamatan, TNI/POLRI, dinas terkait, PUPR, Baznas, PMI, dan Forum sukarelawan Kudus serta warga sekitar,” lanjut Mundir.
Terkait penanganan banjir, pihaknya telah menyalurkan bantuan-bantuan ke lokasi pengungsian, melakukan, melakukan assesment data secara periodic dan melakukan monitoring. Selain itu, BPBD Kudus juga melakukan penanganan tanggul yang jebol dan mempersiapkan dapur umum, bantuan logistik serta tempat pengungsi.
Kesempatan lain, Kepala BPBD Jateng, Bergas C Penanggulangan mendukung kabupaten/kota untuk menambah desa tahan bencana (destana) pada daerah rawan bencana. Pembentukan destana, disebut dapat meminimalisir dampak bencana yang terjadi. (iby/de)
