Kepesertaan JKN Lampaui Target, Pemkab Kudus Raih Penghargaan UHC 2023 (Foto: Dok Pemkab Kudus)
JAKARTA, KanalMuria – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mendapat penghargaan Universal Health Coverage (UHC) 2023 dari Pemerintah Pusat. Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Kudus, HM Hartopo di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan (14/03).
Melansir keterangan tertulis, Kudus memiliki cakupan kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 96,24 persen per Maret 2023. Torehan itu melebihi angka cakupan kepesertaan minimal yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat yaitu minimal 95 persen.
Sehingga, Pemkab Kudus diganjar penghargaan UHC 2023 dari Pemerintah Pusat. Total ada sebanyak 22 Provinsi dan 334 Kabupaten/Kota se-Indonesia yang meraih penghargaan khusus ini.
“Penghargaan ini menjadi wujud nyata komitmen kami dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat. Yang lebih penting lagi, melalui program ini manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh warga,” kata Hartopo.
Sementara itu, dia menyebut Pemkab menargetkan cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Kudus mencapai 98 persen. “Target kami cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Kudus mencapai 98 persen agar semakin banyak lagi warga yang memiliki jaminan kesehatan,” lanjutnya.
Untuk mendukung berjalannya program JKN, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kudus, dokter Andini Aridewi menambahkan, tahun ini Pemkab Kudus mengalokasikan anggaran sebesar Rp 43 miliar. Menurutnya, anggaran tersebut diperkirakan mampu meng-cover jaminan kesehatan sebanyak 91 ribu warga Kudus melalui program JKN kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah.
Dalam kegiatan tersebut, penyerahan penghargaan dibagi dalam dua sesi. Yaitu penyerahan penghargaan kepada Daerah Provinsi dilakukan oleh Wakil Presiden KH Maruf Amin dan kepada Kabupaten/Kota diserahkan Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.
Wakil Presiden RIm KH Ma’ruf Amin dalam sambutannya mengatakan sebagai salah satu program strategis nasional sejak 2014, JKN telah menjadi tonggak revolusioner dalam penataan layanan kesehatan masyarakat di Indonesia.
“Indonesia menjadi salah satu negara dengan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan yang besar. Hampir seluruh penduduk mendapat perlindungan kesehatan yang memadai,” imbuh Ma’ruf Amin.
