Kemenko PMK Roadshow Percepatan Penurunan Stunting di 12 Kabupaten/Kota di Jateng

JAKARTA, KanalMuria – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy terus menyisir daerah-daerah yang berpotensi stunting dan perlu penanganan mendesak. Seperti yang dilakukan untuk 12 Kabupaten/Kota perwakilan Jawa Tengah.

Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem kali ini menyisir permasalahan yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Kali ini diikuti 12 Kabupaten/Kota perwakilan Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Magelang, Purbalingga, Blora, Rembang, Sragen, Batang, Pati, Wonosobo, Karanganyar, Temanggung, Pekalongan, dan Kota Pekalongan.

Pada kesempatan melalui daring ini, setiap daerah memaparkan berbagai masalah stunting dan permasalahan kemiskinan ekstrem yang ada di daerahnya. Masalah yang masih ditemukan di tiap daerah terkait stunting adalah masalah pemenuhan gizi. Juga kurangnya sarana prasarana pencegahan stunting seperti antropometri di Posyandu dan alat Ultrasonografi (USG) di Puskesmas, serta kurangnya tenaga kesehatan yang mumpuni.

Dinukil dari laman kemenkopmk.go.id, salah satu permasalahan stunting yang menjadi sorotan di Provinsi Jawa Tengah adalah di Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka stunting di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dari 16,8 persen pada tahun 2021 menjadi 26,8 persen pada tahun 2022.

Dalam hal ini Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan, daerah yang dipimpin masuk ke dalam kategori lima besar tingkat stunting tertinggi di Jawa Tengah.

Untuk mengatasi permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem, Kabupaten Purbalingga melakukan berbagai upaya yang ditujukan kepada masyarakat. Dalam hal ini, Bupati Purbalingga menyampaikan terkait dengan upaya yang telah dilakukan Pemkab Purbalingga.

“Untuk program penurunan stunting diadakan program ACS yakni program terintegrasi program penanganan stunting dari mulai di posyandu sampai dengan di rumah sakit, dan sudah dibuktikan di satu desa dan berhasil mengalami penurunan sebanyak 6 persen,” ujar Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi.

Kondisi stunting di Kabupaten Purbalingga yang terus mengalami peningkatan disebabkan karena keterbatasan kemampuan anggaran yang terbatas dari tahun ke tahun. Sehingga menyebabkan kurangnya ketersediaan alat-alat kesehatan seperti antropometri dan Ultrasonografi (USG).

Dalam kesempatan itu, Menko PMK Muhadjir Effendi menyebutkan, untuk masalah kurangnya ketersediaan sarana prasarana penanganan stunting harus bisa terpenuhi. Targetnya di tahun ini antropometri di posyandu dan USG di puskesmas harus bisa terpenuhi 100 persen.

Dia meminta agar tiap daerah bisa mengajukan kepada Kementerian Kesehatan untuk pengadaan alat antropometri dan USG. “Untuk kebutuhan antropometri atau USG tidak usah memaksakan mengambilkan dari APBD. APBD digunakan untuk mempertebal upaya kita menaikkan gizi ibu hamil balita stunting dan seterusnya. Nanti saya minta itu bisa diusulkan ke Kemenkes,” ujarnya.

Menurutnya juga, dengan tersedianya alat dan SDM yang mumpuni, maka pengukuran akan lebih akurat, dan data yang dihasilkan bisa lebih tepat. “Presiden sudah menginstruksikan agar tahun ini antropometri, USG, dan relawan tenaga lapangan terlatih harus betul-betul sudah dilaksanakan di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Selain masalah stunting, masalah kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah berkisal soal pemukiman untuk rumah tidak layak huni, untuk pemenuhan sarana air bersih, dan juga pemenuhan pangan bergizi.

Menko PMK meminta supaya pemerintah daerah bisa menggunakan APBD dan Dana Desa untuk mengoptimalkan penanganan kemiskinan ekstrem. Juga untuk masalah lingkungan, dia meminta supaya masalah yang ada diusulkan kepada Kementerian PUPR untuk diatasi. (eds/ion)