Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT Ke-78 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/08) pagi. (Foto: Dok Humas Setkab)
JAKARTA, KanalMuria – Menjelang Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, dirinya tidak memegang peranan apapun dalam menentukan Calon Presiden (Capres) maupun Calon Wakil Presiden (Cawapres). Jokowi menyampaikan, yang berhak menentukan Capres maupun Cawapres adalah partai politik (parpol) dan koalisinya.
“Saat ini kita sudah memasuki tahun politik. Suasananya sudah hangat-hangat kuku. Sedang tren di kalangan politisi dan partai politik, setiap ditanya soal siapa Calon Presiden dan Calon Wakil Presidennya, jawabannya, ‘Belum ada arahan dari Pak Lurah’,” kata Jokowi, dalam pidato Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT Ke-78 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/08) pagi.
Presiden mengaku, sempat tidak mengetahui siapa yang disebut Pak Lurah tersebut. Namun, saat mengetahuinya, Jokowi menjawab bahwa dirinya hanya Presiden Indonesia.
“Saya sempat berpikir, siapa “Pak Lurah” ini. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu, yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Saya jawab saja, saya bukan lurah, saya Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode,” ujarnya.
Jokowi juga menegaskan, dia tidak memegang peran yang dimaksud tersebut. Menurut undang-undang, lanjutnya, yang menentukan Capres dan Cawapres adalah koalisi partai politik.
“Saya bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi parpol. Sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya mau bilang, itu bukan wewenang saya. Bukan wewenang Pak Lurah,” tegas Jokowi.
Eks-Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, statusnya sebagai Presiden Indonesia memang sering dimanfaatkan. Jokowi mencontohkan, seperti fotonya yang digunakan untuk kampanye.
“Sudah nasib seorang Presiden untuk dijadikan paten-patenan [Bahasa Jawa], dijadikan alibi, dijadikan tameng. Bahkan, walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Saya ke Provinsi A, ada, ke Kota B, ada, ke Kabupaten C, ada. Sampai ke tikungan-tikungan di desa, ada juga. Tapi, bukan foto saya sendirian. Ada yang di sebelahnya bareng Capres. Tidak apa-apa. Boleh-boleh saja,” imbuh Jokowi. (iby/soe)
