Jelang Nataru, BUMN Transportasi Diminta Pastikan Kelaikan Seluruh Sarana

JAKARTA, KanalMuria – Menjelang Hari Raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru), Komisi VI DPR RI meminta kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT ASDP (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (persero), PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk untuk memastikan kelaikan sarana angkutan di semua moda. Terutama menyangkut kualitas pelayanan dan pengawasan terhadap terhadap protokol kesehatan di setiap simpul transportasi.

“Serta mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi seperti melakukan rekayasa apabila terdapat kemacetan. Dan memastikan pelayanan cepat dalam upaya memberikan pertolongan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan pada libur Nataru dan libur anak sekolah,” ungkap Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima, saat memimpin RDPU dengan BUMN Transportasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/12).

Kesiapan dan antisipasi dalam menghadapi Nataru merupakan hal penting, mengingat akan ada peningkatan mobilitas masyarakat melalui berbagai moda transportasi. “Diperkirakan pergerakan masyarakat selama Nataru mencapai lebih dari 60 juta jiwa, untuk itu koordinasi dan sinergi lintas sektoral dalam persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan Natal 2022 dan tahun Baru 2023 perlu dioptimalkan dengan mengedepankan aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan masyarkat,” katanya.

Pihaknya juga meminta Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT ASDP (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (persero), PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT PELNI (Persero) dan Perum DAMRI untuk melakukan survei pelayanan konsumen selama libur nataru. “Melakukan survei kepuasan publik perlu dilakukan untuk menjadi bahan evaluasi kedepannya. Yang baik bisa dilanjutkan, yang kurang kita terima dan lakukan perbaikan,” ujarnya, dilansir dari laman parlementaria.dpr.ri.go.id.

Sementara anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengingatkan pentingnya sistem transportasi publik yang ramah terhadap masyarakat yang sudah Lanjut Usia (Lansia). Herman mencontohkan bahwa di beberapa bandara, terdapat persoalan akses menuju pintu keluar yang terhitung masih berjarak jauh. Sehingga, terkesan tidak ramah terhadap lansia.

“Sistem pergerakan ini juga harus ramah terhadap lansia. Kalau melihat bandara-bandara yang sekarang ada, sepertinya memang pergerakannya tidak dihitung sampai kepada bagaimana lebih mempersingkat pergerakan tersebut,” ujar Herman.

Untuk itu, pihaknya pun mendorong kemudahan akses bagi masyarakat yang ingin menggunakan transportasi publik, terutama yang mengenakan mode pesawat terbang. “Bagi yang barangkali sudah tidak memungkinkan untuk (bisa) berjalan jauh, ini yang harus diperhatikan bahwa pintu exit setelah mereka keluar dari bandara ini harus lebih dipermudah, sehingga penumpukan tidak terjadi,” jelas Politisi Partai Demokrat ini.

Herman juga mengingatkan perlunya persiapan yang matang jelang Nataru. Sebab penumpukan pengguna jasa mungkin saja terjadi mengingat sudah memasuki liburan akhir semester bagi anak sekolah, serta banyaknya masyarakat yang menjadi jemaah umrah.

“Kemarin saya meminta dan direspon Angkasa Pura II, bahwa ada area khusus dan gate khusus untuk yang umrah. Sehingga tidak bercampur baur akhirnya terkesan semakin crowd suasananya. Ini mungkin tinggal di Angkasa Pura I, saya kira menjadi masukan,” ujarnya. (ok/syn)