Pemerintah Kabupaten Blora, melalui DPRD setempat, mendesak pemerintah pusat, khususnya SKK Migas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk segera mengaktifkan Lapangan Gas Giyanti. Langkah ini dianggap penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Blora dari sektor minyak dan gas bumi.
Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto, menjelaskan bahwa sumber daya migas di Blora sudah lebih dari seabad ada namun belum memberikan manfaat optimal bagi daerah. Ia menyebut cadangan gas di Giyanti mencapai 500 BCF, meskipun lebih kecil dari cadangan Jambaran Tiung Biru yang mencapai 2 TCF. Dengan potensi produksi hingga 100 MMSCFD, aktivasi sumur Giyanti dinilai krusial bagi perekonomian daerah.
Menurut Siswanto, selain memberi dampak positif pada perekonomian daerah, aktivasi Lapangan Gas Giyanti juga dapat mendukung kepentingan nasional, terutama dalam mengurangi defisit dan impor gas. Blora sebagai daerah penghasil migas seharusnya mendapatkan Participating Interest (PI) sebesar 10 persen dan DBH Migas sebesar 15 persen.
Siswanto juga mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) di DPRD Blora yang bertugas mengawal proses aktivasi Lapangan Giyanti. Panja ini akan melakukan audiensi dan lobi kepada Kementerian ESDM, SKK Migas, serta Komisi XII DPR RI, untuk memastikan keberlanjutan proyek tersebut.
Di sisi lain, Komisaris PT. Blora Patra Energi (PT. BPE), Seno Margo Utono, menilai bahwa investasi senilai 10 triliun rupiah yang akan masuk ke Blora dari aktivasi Lapangan Gas Giyanti dapat membuka ribuan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Hal ini, menurutnya, akan membawa dampak positif bagi perekonomian Blora.
Sebagai informasi, kontrak Blok Cepu saat ini berada dalam masa 25 tahun dari total kontrak 30 tahun yang akan berakhir pada 2030. Blok tersebut dimiliki oleh ExxonMobil dan Pertamina masing-masing 45 persen, serta 10 persen oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui Badan Kerja Sama (BKS) Blok Cepu. Meski sebagian besar produksi berada di Bojonegoro, Blora berusaha memperjuangkan haknya sebagai daerah penghasil migas.
(*)
