Pati – Upaya meredakan ketegangan antara Bupati Pati, Sudewo, dan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) kembali mencuat setelah berbagai gesekan politik sebelumnya. Dorongan untuk membuka ruang dialog dan mencapai rekonsiliasi dinilai penting demi menjaga stabilitas di Pati.
Tahap awal menuju perdamaian mulai terlihat setelah pertemuan antara Sudewo dan salah satu tokoh AMPB, Husein. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan pembatalan aksi demonstrasi jilid II yang sebelumnya dijadwalkan pada 25 Agustus. Husein menyebut bahwa langkah tersebut diambil karena aspirasi warga telah diterima dan dibahas secara langsung bersama pemerintah daerah.
Meski begitu, AMPB tetap menyuarakan desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi menuntaskan penyelidikan dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta DJKA yang sempat menyeret nama Bupati. Hal itu menunjukkan bahwa rekonsiliasi tidak otomatis menghapus tuntutan yang sudah lama disuarakan masyarakat.
Pendekatan dialog yang lebih terbuka mendapat apresiasi dari sejumlah pihak karena dinilai mampu menurunkan tensi di lapangan. AMPB menilai jalur komunikasi yang konstruktif dapat menjadi sarana untuk membicarakan masalah lebih mendalam tanpa terus mengandalkan aksi demonstrasi.
Walaupun demikian, sebagian anggota AMPB tetap mengambil posisi kritis. Mereka menegaskan bahwa proses rekonsiliasi harus berjalan tanpa mengaburkan tuntutan terhadap transparansi dan penegakan hukum, serta tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Beberapa waktu ke depan menjadi penentu arah hubungan kedua belah pihak. Jika proses rekonsiliasi berjalan efektif, langkah ini dapat menjadi contoh penyelesaian konflik politik di tingkat daerah melalui dialog. Namun bila tidak, potensi munculnya kembali protes massa tetap terbuka, terutama jika isu-isu lama kembali mengemuka. (TIM)
