Diupayakan Ditambah, Idealnya Punya 75 Unit, Pemkab Cilacap Baru Punya 24 Unit EWS

CILACAP, KanalMuria – Pemkab Cilacap masih menghadapi kekurangan dalam hal alat peringatan dini tsunami, yang dikenal sebagai Early Warning System (EWS).

Menurut Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap, Erna Suharyati, saat ini hanya terdapat 24 unit sirine peringatan dini tsunami, sementara idealnya dibutuhkan 75 unit untuk melengkapi kebutuhan.

“Kekurangan 51 unit alat peringatan dini tsunami ini berdampak pada kemampuan kita untuk menyampaikan informasi yang cepat dan akurat kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana tsunami,” ungkap Erna dalam Rapat Koordinasi dan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Analisis Sistem Penguatan Diseminasi Informasi dan Peringatan Dini Tsunami, di ruang rapat BPBD Cilacap, Rabu (27/09).

Dari 24 unit sirine yang sudah terpasang, 3 unit di antaranya menggunakan tenaga panel surya, sementara 21 unit lainnya menggunakan tenaga listrik PLN. Namun hanya 18 unit EWS yang berfungsi dengan baik, sementara 6 unit lainnya mengalami kerusakan.

“Kita perlu mengupayakan penambahan alat peringatan dini tsunami ini dengan bersinergi bersama lurah dan kepala desa. Salah satu langkah yang bisa kita tempuh adalah mengusulkan dana tambahan ke APBD melalui musrenbangdes di tingkat kelurahan,” ujar Erna.

Erna menambahkan pihaknya memiliki keterbatasan anggaran sesuai dengan RPJMD,  Renstra, Renja, RKPD, yang hanya memungkinkan untuk mengadakan satu unit per tahun. Oleh karena itu, BPBD Cilacap juga akan mencari dukungan dari perusahaan-perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Selain alat peringatan dini tsunami, Erna juga menyoroti kebutuhan infrastruktur penting, seperti jembatan evakuasi. “Ketika terjadi tsunami, para penduduk di pesisir pantai memerlukan jalan atau jembatan yang memungkinkan mereka untuk melarikan diri dengan cepat. Saat ini, belum ada infrastruktur semacam itu, dan pembangunan jembatan ini sangat dibutuhkan oleh warga pesisir pantai, yang jumlahnya mencapai sekitar 37.000 jiwa”, jelasnya.

Kepala Subdirektorat Integrasi dan Pengolahan Pemantauan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Linda Lestari mengungkapkan, BNPB akan memberikan bantuan enam unit EWS yang akan secepatnya dipasang pada sejumlah titik rawan tsunami.

Namun yang tidak kalah penting Linda juga menekankan pentingnya standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan sirine EWS.” Penting bagi kita untuk memahami bagaimana SOP tata kelola dan bagaimana respon masyarakat saat sirine berbunyi,” papar Linda.

BNPB bersama sejumlah pihak terkait telah melakukan kajian lokasi pemasangan EWS. Namun pemerintah daerah berwenang mengkaji kembali pemasangan bantuan EWS berdasarkan prioritas.

Oleh karena itu Rapat Koordinasi ini juga mengundang kepala desa dan lurah dari wilayah rawan tsunami untuk mengajukan titik lokasi pemasangan EWS. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan perlindungan masyarakat terhadap potensi bencana tsunami di titik-titik rawan. (jt/ok)