Demi Kesejahteraan dan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini, Guru TK Dituntut Sarjana (Foto: Dok Kominfo Rembang)
REMBANG, KanalMuria – Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) guru Taman Kanak – Kanak (TK) harus terus didorong. Selain untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak didik juga bisa untuk mendukung kesejahteraan guru TK itu sendiri.
Hal itu disampaikan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Rembang, Hasiroh Hafidz saat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) Kabupaten Rembang di alun- alun setempat, Sabtu (27/05).
Hasiroh Hafidz berharap guru TK harus sarjana. Sehingga dapat membantu menyiapkan generasi yang unggul sejak usia emas. “Ini membuat SDM mengajar mereka lebih baik, sehingga anak-anak kita menjadi tunas bangsa harapan kita. Sehat, cerdas dan bisa berkarya. Termasuk menyiapkan golden age besok 2045, remaja lebih banyak dari orang-orang dewasa,” harapnya, dikutip dari rembangkab.go.id.
Istri Bupati Rembang, Abdul Hafidz tersebut mengungkapkan, TK sebagai bagian dari PAUD. Sebagai pondasi awal anak menerima ilmu di jenjang sekolah di atasnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua IGTKI Provinsi Jawa Tengah, Muhdi yang menuturkan belum semua guru-guru TK menikmati kesejahteraan seperti tunjangan profesi atau sertifikasi. Pasalnya masih belum banyak guru TK memenuhi tuntutan pendidikan S1.
“Sampai saat ini, pemerintah belum mampu memberikan penghargaan baik secara keseluruhan kepada guru TK. Kebanyakan guru swasta. Gajinya cuma Rp 250.000 – Rp 500.000,” ungkapnya.
Menurut Muhdi adanya guru TK belum menerima kesejahteraan juga dipicu adanya kuota sertifikasi dari pemerintah masih terbatas. Guru Kelompok Belajar (KB) sebagai bagian PAUD juga belum masuk kriteria penerima sertifikasi.
Dosen UPGRIS Semarang ini menyebutkan, data jumlah guru PAUD di Rembang mencapai lima ribu. Namun belum semua guru KB belum bisa masuk data base penerima sertifikasi, sedangkan guru TK yang belum masuk database hanya sebagian.
Secara nasional, perbandingan guru penerima sertifikasi dengan yang belum seimbang. Penyebabnya masih terdapat 50 persen atau 1,6 juta guru yang belum tersertifikasi. (tra/de)
