Bupati Janji Sampaikan Tuntutan Nelayan ke Pemerintah Pusat

REMBANG, KanalMuria – Bupati Rembang, Abdul Hafidz menemui ribuan pendemo yang menggelar aksinya di depan Gedung DPRD Rembang, Rabu (11/1). Mereka menolak kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang menurut mereka sangat memberatkan nelayan.

Perwakilan nelayan, Gunadi mengatakan, nelayan menolak kebijakan KKP tentang sejumlah aturan baru yang dinilai memberatkan para nelayan. Di antaranya menolak tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai 10 persen yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 tahun 2021, karena dinilai memberatkan nelayan di tengah pengurangan subsidi BBM dan saat ini masuk musim paceklik.

Dinukil dari laman rembangkab.go.id, mereka juga menolak Peraturan Menteri Kalautan Perikanan (Permen KP) tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan laut lepas, serta penataan andon penangkapan ikan tentang penggunaan alat tangkap jaring berkantong yang hanya mendapatkan WPP 711 (30 mil ke atas) dan WPP 712. Nelayan juga meminta penambahan ke WPP 713.

“Tuntutan pertama, menolak PNBP pasca produksi dengan indeks tarif 10 persen dan meminta pemberlakuan maksimal tidak lebih dari 3 persen. Kedua meminta harga BBM industri khusus nelayan. Tiga, menolak sanksi administrasi 1000 persen. Empat, menolak kebijakan penangkapan ikan terukur. Lima meminta WPP RI 713 untuk kapal alat tangkap jaring berkantong. Enam meminta Perda perlindungan nelayan terkait transaksi keuangan di TPI,” ungkap Gunadi.

Menanggapi sejumlah tuntutan pendemo, Bupati berjanji akan mendampingi nelayan untuk audiensi ke pemerintah pusat. Sikap Bupati itu sudah pernah terbukti ketika ikut menyampaikan tuntutan nelayan cantrang ke pemerintah pusat.

“Nanti perwakilan nelayan siapa yang akan mendampingi saya dengan DPRD ke pemerintah pusat, setuju nggeh. Sudah itu, ini tanggung jawab saya untuk menyampaikan tuntutan nelayan ke pemerintah pusat. Seperti waktu permasalahan cantrang, kita ingin bersama-sama dengan masyarakat nggeh, kita dampingi bertemu dengan menteri, bahkan kalau perlu sampai ke Pak Presiden,” kata Bupati yang disampaikan di depan ribuan nelayan.

Dalam kesempatan itu Bupati juga menandatangani komitmen segera meneruskan tuntutan nelayan ke pemerintah pusat. Tak berselang lama setelah Bupati menemui nelayan, para peserta aksi demo membubarkan diri dengan tertib. Arus lalu lintas yang sempat tersendat kembali normal. (iby/de)