Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan penjelasan terkait status banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Meski dampaknya cukup luas, pemerintah belum menaikkan status kejadian tersebut menjadi bencana nasional. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan sejumlah indikator penanganan di lapangan.
BNPB menegaskan bahwa kapasitas pemerintah daerah masih memadai untuk mengendalikan kondisi darurat. Tim gabungan dari berbagai instansi daerah dilaporkan dapat menjalankan evakuasi, distribusi bantuan, dan penanganan darurat tanpa hambatan berarti. Hal itu menjadi salah satu pertimbangan utama mengapa status nasional belum diberlakukan.
Selain itu, dukungan dari pemerintah pusat tetap berjalan meskipun statusnya tidak dinaikkan. BNPB telah mengirimkan bantuan logistik serta mengerahkan personel untuk memperkuat penanganan banjir di lokasi-lokasi yang paling terdampak. Pendampingan ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
Penetapan bencana nasional, menurut BNPB, hanya dilakukan bila daerah benar-benar kehilangan kemampuan untuk merespons situasi darurat. Dalam kasus banjir Sumatera kali ini, mekanisme penanganan yang ada dinilai masih dapat berjalan efektif. Oleh sebab itu, status darurat tetap berada pada tingkat regional.
Di sisi lain, pemerintah pusat tetap memantau perkembangan situasi secara berkala. Setiap perubahan dinamika di lapangan akan menjadi dasar untuk menentukan langkah berikutnya. Jika ada peningkatan risiko atau kondisi memburuk, evaluasi status bencana akan dilakukan kembali.
BNPB mengajak pemerintah daerah dan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih mungkin terjadi. Masyarakat diminta mengikuti arahan petugas di lapangan dan segera melapor jika membutuhkan bantuan, agar penanganan dapat berlangsung cepat dan tepat sasaran. (TIM)
