Bea Cukai dan BPOM Gagalkan Ekspor Obat Tradisional Tanpa Izin Edar Senilai Rp 4,1 Miliar

TANGERANG, KanalMuria –Bersinergi dengan Badan POM RI, Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan ekspor obat tradisional tanpa izin edar senilai Rp4,1 miliar. Obat-obatan tradisional tersebut tidak memiliki izin edar dan telah masuk ke dalam public warning Badan POM RI.

Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, pada Rabu (09/08), Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto mengungkapkan kronologi penindakan ekspor tersebut.

“Penindakan ini diawali pada 28 Juli 2023, saat kami menerima informasi dari Badan POM RI akan adanya pengiriman obat tradisional mengandung bahan kimia obat yang dapat membahayakan kesehatan penggunanya. Obat-obatan tersebut milik CV Panca Andri Perkasa yang berlokasi di Tangerang, Banten,” ujarnya.

Menindaklanjuti informasi Badan POM RI, petugas Bea Cukai melakukan penelusuran dan mendapati adanya kegiatan ekspor barang yang diberitahukan sebagai nutrition suplement dengan negara tujuan Uzbekistan. Selanjutnya, pada tanggal 31 Juli 2023, petugas melaksanakan pemeriksaan fisik didampingi kuasa pemilik barang di Gudang JAS Ekspor.

Dari pemeriksaan tersebut, petugas menemukan 200 karton Montalin, 50 karton Tawon Liar, 30 karton Gingseng Kianpi Pil, dan 150 karton Samyunwan dengan berat total 4.865 kilogram. Sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu pasal 82 UU No. 17 Tahun 2006, tindakan penegahan pun dilakukan terhadap obat-batan tersebut, untuk menunda pengeluaran barang. Saat ini, seluruh barang bukti telah diserahkan ke Badan POM RI.

“Selaku community protector, Bea Cukai terus berupaya meningkatkan sinergi bersama para pemangku kepentingan, termasuk di lingkungan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kerja sama dan koordinasi yang baik antarlembaga/instansi terus diupayakan guna meningkatkan pengawasan yang optimal,” ungkap Nirwala.

BPOM mengungkapkan, produk obat tradisional mengandung BKO dengan berat keseluruhan 5 ton dilakukan penegahan yaitu Montalin sebanyak 200 Karton @100 Pcs, Tawon Liar sebanyak 50 Karton @200 Pcs, Gingseng Kianpi Pil sebanyak 30 Karton @48 Pcs, dan Samyunwan sebanyak 150 Karton @30 Pcs.

Pada dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB), produk ini diklaim sebagai nutrition suplement dengan tujuan ekspor Uzbekistan dan akan digunakan sebagai pereda nyeri, pegal linu, dan penggemuk badan. Pelaku diketahui telah berulang kali melakukan pengiriman ke luar negeri dengan modus menggunakan nomor izin edar dan HS code fiktif produk yang terdaftar.

Menindaklanjuti temuan tersebut, pada 2 Agustus 2023, BPOM melakukan operasi penindakan sebagai pengembangan kasus ke sarana lainnya yaitu ruko JNE, ruko samping ekspedisi di Depok, dan JNT Serpong. Pada penindakan tersebut ditemukan produk Montalin (1.140.000 kapsul), Ginseng Kianpi Hijau (884.280 kapsul), Ginseng Kianpi Gold (196.440 kapsul), Samyunwan (432.000 kapsul), dan Tawon Liar (872.000 kapsul) sehingga total keseluruhan barang bukti sebanyak 3.524.810 kapsul dengan nilai ekonomi Rp14,1 miliar.

Produk OT hasil operasi penindakan tersebut merupakan produk yang telah masuk dalam public warning BPOM karena mengandung BKO yang dilarang ditambahkan dalam produk OT yaitu parasetamol, natrium diklofenak, kafein, dan siproheptadin.

Penambahan BKO parasetamol pada obat tradisional dalam jangka panjang dapat menimbulkan gangguan pertumbuhan, osteoporosis, gangguan hormon, hepatitis, gagal ginjal, dan kerusakan hati.

Sementara BKO natrium diklofenak dapat menyebabkan mual, diare, dispepsia, reaksi hipersensitifitas, sakit kepala, pusing, vertigo, gangguan pendengaran dan gangguan pada darah. Penambahan kafein dalam OT dapat menyebabkan mual, muntah, sakit perut, insomnia, dehidrasi, sakit kepala, pusing, dan detak jantung tidak normal.

Sedangkan BKO siproheptadin dapat menyebabkan pusing, penglihatan kabur, sembelit, mulut kering, halusinasi, jantung berdebar, dan kejang-kejang.

Kepala BPOM, Penny K. Lukito pada konferensi pers menyampaikan apresiasi kepada mitra pengawasan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan penegak hukum, khususnya Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung, serta Bea Cukai atas kerja sama yang sangat baik dalam pencegahan dan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan.

“Upaya penanganan obat tradisional ilegal mengandung BKO saat ini menjadi salah satu fokus BPOM. Sinergitas dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam memberantas OT BKO terus menjadi tantangan dan harus ditingkatkan,” jelas Kepala BPOM.

Temuan obat tradisional mengandung BKO menimbulkan keprihatinan sebab obat tradisional atau yang dikenal dengan jamu adalah produk unggulan negara Indonesia yang terkenal kaya dengan bahan alamnya dan banyak diminati/dikonsumsi masyarakat Indonesia.

“Penambahan BKO pada Obat Tradisional dalam jangka panjang sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan adanya efek yang tidak diinginkan, berupa penyakit seperti kerusakan hati, jantung coroner, dan gagal ginjal,” jelas Kepala BPOM. (eds/soe)