Pemkab Pati menambah sekitar Rp60 miliar untuk perbaikan infrastruktur melalui Perubahan APBD 2026. (kanalmuria)
Kanalmuria.com, Pati – Pemerintah Kabupaten Pati menambah sekitar Rp60 miliar untuk sektor infrastruktur melalui Perubahan APBD 2026. Tambahan anggaran tersebut dipastikan berada di luar Rp210 miliar yang sebelumnya telah dialokasikan dalam APBD murni 2026.
Dengan demikian, total dukungan anggaran untuk infrastruktur Kabupaten Pati pada 2026 mencapai sekitar Rp270 miliar.
Kepastian mengenai tambahan anggaran itu disampaikan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Siti Subiati.
Ia menegaskan, anggaran tambahan Rp60 miliar dalam Perubahan APBD 2026 bukan bagian dari alokasi Rp210 miliar yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Tambahan 60 di luar 210, di luar era beliau Pak Dewo nggih,” ujar Siti Subiati saat dikonfirmasi wartawan pada Selasa (21/9/2026).
Alokasi Rp210 miliar merupakan anggaran infrastruktur yang telah masuk dalam APBD murni 2026 ketika Sudewo masih menjabat sebagai Bupati Pati.
Sementara tambahan Rp60 miliar dialokasikan melalui Perubahan APBD 2026 pada masa pemerintahan Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra.
Penambahan anggaran tersebut dilakukan, ketika kebutuhan penanganan infrastruktu khususnya jalan rusak, masih menjadi perhatian masyarakat.
Baca Juga: Tiga Kabupaten di Jateng Krisis Air Bersih, Propam Polda Guyurkan Bantuan Warga Terdampak
Sejumlah ruas jalan di Kabupaten Pati disebut membutuhkan penanganan karena kondisinya telah mengganggu aktivitas warga.
Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra sebelumnya menyampaikan bahwa infrastruktur menjadi salah satu sektor yang diprioritaskan dalam Perubahan APBD 2026.
Menurut Risma, tambahan anggaran dibutuhkan untuk menangani sejumlah titik infrastruktur yang kondisinya sudah cukup parah.
“Prioritas di infrastruktur karena banyak sekali yang harus diperhatikan. Barusan dapat info di beberapa daerah sudah parah. Laporan dari masyarakat terjadi kecelakaan,” ujar Risma dalam rapat paripurna persetujuan Perubahan APBD 2026.
Dengan tambahan tersebut, pemerintah daerah kini memiliki ruang anggaran yang lebih besar untuk melakukan penanganan infrastruktur pada tahun anggaran 2026. (pra)
