Pati – Kabupaten Pati dipastikan menerima alokasi Dana Desa yang lebih kecil pada tahun anggaran 2026. Total dana yang dikucurkan mengalami pengurangan sekitar Rp60 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga berdampak langsung pada besaran anggaran yang diterima masing-masing desa.
Pemangkasan tersebut membuat pagu Dana Desa per desa mengalami penurunan signifikan, bahkan disebut mencapai sekitar 40 persen. Kondisi ini menuntut pemerintah desa untuk menyesuaikan kembali perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang telah disusun.
Berkurangnya Dana Desa ini terjadi sebagai konsekuensi dari kebijakan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten hanya menerima dan menyalurkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa memiliki kewenangan menambah alokasi.
Dengan anggaran yang lebih terbatas, sejumlah program desa berpotensi mengalami penyesuaian, baik dari sisi skala maupun prioritas kegiatan. Pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, hingga program sosial diperkirakan akan terdampak oleh penurunan tersebut.
Pemerintah desa di Pati kini dituntut lebih selektif dalam menentukan penggunaan anggaran. Skema prioritas dinilai menjadi langkah penting agar Dana Desa yang tersisa tetap memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, pemerintah daerah berharap desa-desa tetap mampu menjaga keberlanjutan pembangunan. Optimalisasi penggunaan Dana Desa dan perencanaan yang matang menjadi kunci agar pelayanan dan kesejahteraan warga desa tetap terjaga. (TIM)
