kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (14/06) (Foto: Dok Sekretariat Presiden)
JAKARTA, KanalMuria – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyayangkan tidak optimalnya berbagai alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu yang disoroti Jokowi adalah adanya daerah yang menggunakan anggaran penanganan stunting untuk rapat dan perjalanan dinas.
Eks Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan, anggaran stunting yang digunakan tersebut mencapai Rp 10 miliar. Menurutnya, anggaran sebesar itu seharusnya seharusnya lebih banyak dialokasikan untuk pembelian telur, susu, ikan, daging, maupun sayur.
“Baru saja minggu yang lalu saya cek di APBD Menteri Dalam Negeri (Mendagri), lihat 10 miliar untuk stunting. Perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan Rp 2 miliar. Yang benar-benar untuk membeli telur itu tidak ada Rp 2 miliar,” kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (14/06).
Karena itu, Jokowi menegaskan harus mengubah pengalokasian dana tersebut. Dia meminta, mayoritas dana tersebut dianggarkan untuk penanganan stunting.
“Kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Ini yang harus diubah semuanya. Kalau 10 miliar itu anggarannya, mestinya yang untuk lain-lainnya itu 2 miliar, yang 8 miliar itu ya untuk langsung telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting,” tegasnya.
Kecewa dengan alokasi dana itu, Jokowi lantas meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pengawasan, pengawalan, dan pengarahan baik kepada pemerintah pusat maupun daerah dalam menggunakan anggarannya. Dengan peran BPKP, alokasi anggaran dinilai dapat lebih tepat sasaran serta memberikan hasil optimal.
“Tugas BPKP harus mulai berorientasi hasil dengan mengarahkan daerah, pusat, BUMN, kementerian, lembaga hal-hal yang konkret. Biar apa? Produktif,” imbuh Jokowi. (iby/de)
