Giliran Puluhan Ribu Perangkat Desa Gelar Aksi di Depan Gedung DPR RI

JAKARTA, KanalMuria – Sepekan setelah belasan ribu kepala desa menggelar aksi demo pada Selasa (17/01), kini giliran puluhan ribu perangkat desa juga melakukan aksi unjuk rasa. Perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) ini menggelar demo hari ini, Rabu (25/01).

Dalam aksinya di depan gedung Gedung DPR/MPR itu, para perangkat desa memampangkan berbagai atribut yang telah mereka siapkan. Ada poster dan sepanduk yang bertuliskan tuntutan mereka.

Sejumlah tuntutan digaungkan dalam aksi kali ini, melalui sebuah kendaraan yang dilengkapi sound system. Di antaranya tuntutan yang disampaikan oleh orator menyangkut status kepegawaian perangkat desa yang selama ini tidak ada kejelasan.

Tidak hanya itu, perangkat yang tergabung dalam PPDI ini juga menuntut peningkatkan kesejahteraan bagi mereka. Juga masa jabatan perangkat desa hingga sampai berusia 60 tahun.

“Ada tiga tuntutan, yang pertama kami ingin kejelasan status kepegawaian. Apakah kami ASN, PNS atau PPPK itu harus jelas. Kedua kami menuntut kesejahteraan dan yang ke tiga kami menuntut masa jabatan perangkat desa hingga usia 60 tahun,” tegas Danil peserta aksi dari Tasikmalaya.

Aksi perangkat desa ini membuat aparat kepolisian menutup sejumlah ruas jalan. Sementara sejumlah kendaraan roda dua sempat terjebak di antara massa aksi yang menutup seluruh ruas jalan di depan gedung DPR/MPR. Akibatnya, arus lalin di seputar lokasi aksi menjadi tersendat.

Tuntutan perangkat desa ini, di antaranya, pertama, menolak persamaan masa jabatan (9 tahun) Kepala Desa dengan Perangkat Desa. Kedua, mempertahankan masa jabatan Perangkat Desa sampai usia 60 tahun. Ketiga, mempertahankan peran atau rekomendasi Camat dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. Keempat, mengusulkan Perubahan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa.

Kemudian kelima, menuntut pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD). Poin-poin tuntutan ini disampaikan Ketua PPDI Kabupaten Kebumen Bilaludin. “Semua itu menyangkut hak-haknya PPDI dan semoga dikabulkan semua urusannya,” katanya.

Dalam aksinya, sejumlah perwakilan perangkat desa meminta bertemu Ketua DPR RI Puan Maharani untuk menerima dan mendiskusikan aspirasinya. Namun, akhirnya perwakilan massa ditemui oleh Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Herman Khaeron, dan Mohammad Toha.

Sebelum melakukan diskusi dan mendengar aspirasi secara langsung, Herman Khaeron, dan Mohammad Toha sempat menyapa para demonstran. Mereka berjanji menyampaikan komitmennya untuk mengakomodasi tuntutan peserta aksi. Beberapa saat kemudian massa aksi membubarkan diri pada pukul 12.47 WIB. (eds/ion)