Predikat Termiskin Masih Melekat, Wabup: Satukan Data DTKS

KEBUMEN, KanalMuria – Memasuki awal Tahun 2023 Kabupaten Kebumen kembali menyandang predikat sebagai daerah termiskin se-Jawa Tengah. Padahal, angka kemiskinan Kabupaten Kebumen menurun dibandingkan tahun 2021.

Hasil survei dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan, tingkat kemiskinan Kabupaten Kebumen tahun 2022 sebesar 16,41 persen atau 196.160 jiwa. Sedangkan Tahun 2021 sebesar 17,83 persen atau 212.920 jiwa. Angka ini menunjukan penurunan sebesar 1,42 persen.

Meski sedikit, Wabup Ristawati menilai keberhasilan itu tak lepas dari sinergitas yang baik antar masing-masing OPD dalam menurunkan angka kemiskinan.

“Memang kita masuk paling tinggi, tapi ini merupakan kinerja yang cukup baik bagaimana OPD saling bersinergi mengentaskan kemiskinan,” ungkap Wabup usai menggelar rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Ruang Arungbinang, Rabu (4/1) sore.

Dilansir dari laman kebumenkab.go.id, berbagai upaya terus dilakukan, di antaranya bagaimana membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat baik melalui bantuan berasal dari pusat maupun pemkab.

Selanjutnya, menaikkan pendapatan masyarakat dengan cara memberikan berbagai pelatihan-pelatihan dan permodalan dengan suku bunga ringan. Tak kalah pentingnya, yakni menggali berbagai potensi wisata.

“Kita punya wisata pegunungan laut dan semua akan kita optimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terang Wabup.

Pada tahun ini fokus utama dari Pemkab Kebumen yakni melakukan validasi data, dengan cara mensinkronkan data yang ada pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara terus menerus.

“Artinya data harus benar benar sesuai agar pemberian bantuan tepat sasaran. Karena sebaik apapun programnya kalau datanya tidak valid tentunya tidak akan berhasil,” tambah Wabup.

Dari hasil indepth study antara BPS dengan Bappeda juga diketahui, penyaluran bansos yang tepat sasaran sangat membantu pemenuhan kebutuhan bagi keluarga kurang mampu.

Di balik itu fakta lainnya juga terungkap, masih banyak masyarakat yang kecewa (adanya kecemburuan) karena tidak tercatat sebagai bagian dari KPM. Untuk itu, perlu dilakukan pembinaan dengan menggandeng berbagai elemen, agar dapat diperoleh pemahaman yang baik dari masyarakat.

“Jadi bantuan ini karena sesuatu yang menarik di tengah masyarakat karena sifatnya multidimensional. Jadi pembinaan kepada masyarakat harus terus menerus dilakukan, bagaimana mereka dari segala unsur mulai ulama, tokoh masyarakat, tenaga pendidik dan lain-lain,” jelas Wabup Ristawati.

Kepala BPS Kebumen Kus Haryono juga mengatakan, pentingnya memberikan pengertian pada masyarakat tentang orang yang berhak menerima bantuan.

“Penerima adalah masyarakat yang benar-benar secara kriteria memang benar-benar miskin atau yang membutuhkan,” terang Kus Haryono. (jt/de)