BNPB Bantu Pemprov Jateng Rp 4,25 M untuk Tangani Banjir

SEMARANG, KanalMuria – Guna penanganan darurat bencana banjir di Jawa Tengah, Badan Nasional Penanggualagan Bencana (BNPB) memberikan bantuan dana siap pakai (DSP) sebesar Rp 4,25 miliar. Bantuan tersebut diserahkan Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng).

DSP tersebut diberikan kepada 13 wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang masing-masing memperoleh bantuan sebanyak Rp 250 juta. Pemprov Jateng juga memperoleh bantuan sebesar Rp 1 Miliar untuk mendukung operasional penanganan darurat di wilayah terdampak di Jawa Tengah.

“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus dipenuhi pemerintah, masyarakat yang sudah menderita harus segera kita penuhi kebutuhan dasarnya,” kata Suharyanto dalam siaran pers, Selasa (3/2).

BNPB juga menyerahkan bantuan logistik dengan total Rp1,5 miliar kepada wilayah terdampak. Bantuan itu diberikan kepada Kabupaten Demak, Jepara, Pati, Rembang, Kendal, Batang, Pemalang, Tegal, Brebes dan Kota Tegal.

Masing-masing dari kabupaten/kota yang disebutkan di atas mendapat bantuan senilai Rp 100 juta. Selanjutnya masing-masing Rp 150 juta diberikan kepada Kota dan Kabupaten Pekalongan. Terakhir sebesar Rp 200 juta untuk Kota Semarang yang memiliki dampak paling luas.

Kepala BNPB mengimbau, untuk segera mendirikan pos komando tanggap darurat dan disiapkan pos pengungsian yang layak disertai dengan dapur lapangan dan fasilitas kesehatan yang memadai. Suharyanto menyebut, saat tanggap darurat bencana, pemimpin daerah otomatis menjadi komandan penanganan darurat.

“Sehingga penanganan dapat satu komando dan lebih terkoordinir karena pemerintah daerah yang lebih paham kondisi di lapangan,” ujarnya.

Kepala BNPB juga meminta kepada Pemprov Jateng menjadikan bencana kali ini sebagai momentum untuk melakukan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik.

“Setelah masa tanggap darurat selesai, kepala daerah segera susun kebutuhan prioritas untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Apa yang mau dibangun, apa yang diperlukan sehingga ketika terjadi lagi hujan dengan intensitas tinggi di masa mendatang, kejadian seperti ini tidak akan terulang,” lanjut Suharyanto.

Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyampaikan, puncak musim hujan di Provinsi Jawa Tengah akan terjadi pada bulan Januari hingga Februari 2023. Selain hujan, wilayah Jateng juga berpotensi mengalami gelombang tinggi dan angin.

Sementara itu, terkait potensi hujan lebat, Sejak Minggu (1/1), BNPB bersama BMKG telah mengoperasikan 1 pesawat Casa TNI untuk melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di wilayah Jawa Tengah. Dengan dilakukannya TMC, diharapkan dapat mengurangi intensitas hujan.

“Garam akan ditabur di atas Laut jawa sehingga awan-awan dipaksa “menurunkan” hujannya sebelum memasuki wilayah Jawa Tengah. Kita memang tidak bisa mencegah, namun harapannya dapat mengurangi intensitas hujan yang tadinya lebat menjadi sedang, dan sedang menjadi ringan,” jelas Dwikorita.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berterima kasih atas dukungan yang telah diberikan BNPB, khususnya bantuan TMC. Menurutnya, hujan berhenti setelah dilakukan TMC, sehingga banjir berangsur surut.

“Dua hari ini hujannya berhenti berkat TMC yang dilakukan oleh BNPB dan BMKG berhasil sehingga banjir bisa surut,” kata Ganjar. (iby/ok)