Home » Politik Uang Masih Jadi Ancaman, Bawaslu Kudus Libatkan 12 Desa Perkuat Demokrasi Bersih
IMG-20261121-WA0033

Konsolidasi Demokrasi digelar Bawaslu Kudus bersama perwakilan pemerintah desa dan kelurahan. (kanalmuria)

Kanalmuria.com, Kudus,- Politik uang masih menjadi pekerjaan rumah besar dalam mewujudkan demokrasi di Kabupaten Kudus yang bersih dan berintegritas.

 

Praktik transaksional yang melibatkan kekuatan finansial hingga dinamika politik di tingkat desa, menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama.

 

Persoalan tersebut mengemuka dalam Konsolidasi Demokrasi (Konsoldem), yang digelar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kudus bersama perwakilan pemerintah desa dan kelurahan.

 

Bertempat di Ruang Pojok Pengawasan Bawaslu Kudus, kegiatan ini melibatkan kepala desa dan perwakilan dari 12 desa/kelurahan yang telah menjalin kerja sama dengan Bawaslu.

 

Sejumlah kepala desa berasal dari Desa Ngembal Kulon, Menawan, Jepang, Panjang, Jepang Pakis dan Desa Banget. Kemudian Karangmalang, Berugenjang, Hadiwarno, Wonosoco, Kajar, serta Kelurahan Mlati Norowito.

 

Forum tersebut menjadi ruang dialog untuk membongkar berbagai persoalan demokrasi di tingkat akar rumput. Mulai dari praktik politik uang dan netralitas pemerintah desa. Kemudian posisi kepala desa yang kerap bersinggungan dengan kepentingan politik dalam setiap penyelenggaraan pemilu.

 

Kepala Desa Jepang Pakis, Sakroni, mengakui pemerintah desa tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik di tengah masyarakat. Berbagai aktivitas politik kerap bersinggungan langsung dengan keberadaan dan pelayanan pemerintah desa.

 

Namun, kata Sakroni, membangun kepercayaan masyarakat tidak harus dilakukan melalui politik uang. Pelayanan publik yang baik, tulus dan ikhlas, justru menjadi modal penting untuk mendapatkan kepercayaan warga.

 

“Kalau kita memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, kepercayaan itu akan tumbuh dengan sendirinya. Tidak perlu menggunakan politik uang untuk mendapatkan dukungan,” ungkapnya.

 

Pandangan lain disampaikan Kepala Desa Berugenjang, Kiswo. Pemberantasan politik uang tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan dan penindakan.

 

“Pembenahan sistem politik secara menyeluruh, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat juga harus menjadi perhatian, ” tandasnya.

 

Menurut Kiswo, kondisi ekonomi yang sulit dapat membuat sebagian masyarakat lebih rentan terhadap praktik politik uang.

 

Kiswo juga menyoroti kualitas anggota legislatif dan keterbatasan anggaran pemerintah desa. Karena itu, perlunya evaluasi sistem pemerintahan dan regulasi yang mengatur keterlibatan kepala desa dalam politik.

 

Sementara itu, Pj Kepala Desa Hadiwarno, Heny Hermawati, menilai praktik politik uang tidak bisa dilepaskan dari besarnya kepentingan politik dan kekuatan finansial pihak-pihak tertentu.

 

Heny menyebut bahwa kekuatan ekonomi yang besar, dinilai berpotensi dimanfaatkan untuk memengaruhi pilihan masyarakat.

 

“Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan kontestasi politik yang adil dan setara, ” tukasnya.

 

Persoalan lain yang tak kalah menarik adalah posisi kepala desa dalam kehidupan demokrasi. Kepala Desa Karangmalang, Masyhuri, menyampaikan bahwa kepala desa memperoleh mandat langsung dari masyarakat melalui pemilihan di tingkat desa.

 

“Kondisi tersebut membuat kepala desa memiliki keterkaitan erat dengan dinamika politik, ” terangnya.

 

Meski demikian, ia memahami pentingnya pembatasan keterlibatan kepala desa dalam politik praktis. Yakni mencegah penyalahgunaan kewenangan, maupun mobilisasi masyarakat demi kepentingan peserta pemilu tertentu.

 

Berbagai pandangan tersebut memperlihatkan, bahwa persoalan demokrasi tidak sebatas pada tahapan penyelenggaraan pemilu. Ada persoalan yang lebih mendasar, mulai dari integritas pemimpin, kesejahteraan masyarakat, kualitas politik, hingga tata kelola pemerintahan.

 

Melalui konsolidasi ini, Bawaslu Kudus mendorong pemerintah desa dan kelurahan, mengambil peran lebih aktif menjaga demokrasi.

 

Kepala desa memiliki posisi strategis, karena berhadapan langsung dengan masyarakat sekaligus memahami dinamika sosial dan politik di wilayahnya.

 

Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat kesadaran politik warga, mencegah praktik politik uang, serta menjaga netralitas aparatur pemerintah desa dalam setiap tahapan pemilu.

 

Bawaslu Kudus juga menegaskan bahwa Konsolidasi Demokrasi tidak boleh berhenti sebatas forum diskusi. Berbagai masukan dan aspirasi yang disampaikan 12 desa/kelurahan tersebut, menjadi bahan evaluasi memperkuat strategi pencegahan dan pengawasan pemilu ke depan.

 

Dengan keterlibatan aktif pemerintah desa dan masyarakat, upaya membangun demokrasi yang bersih, partisipatif, dan berintegritas di Kabupaten Kudus diharapkan semakin kuat. (pra)

1 thought on “Politik Uang Masih Jadi Ancaman, Bawaslu Kudus Libatkan 12 Desa Perkuat Demokrasi Bersih”

Comments are closed.