Kanalmuria.com, Semarang– Iming-iming gaji besar dan janji pekerjaan di luar negeri menjadi pintu masuk praktik perdagangan orang di Jawa Tengah. Di balik tawaran menggiurkan tersebut, puluhan orang justru terjebak dalam jaringan eksploitasi.
Dalam operasi selama sepekan, polisi mengungkap 27 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Aparat juga menyelamatkan 56 korban dan menetapkan 29 orang sebagai tersangka.
Pengungkapan dilakukan Polda Jawa Tengah bersama Polres jajaran selama rentang waktu 13–19 November 2026. Dari seluruh perkara yang ditangani, kerugian materiil akibat praktik perdagangan orang tersebut mencapai Rp893,6 juta.

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA dan PPO) Polda Jateng, Kombes Pol Nunuk Setiyowati, mengaku mengungkap jaringan perdagangan orang menggunakan beragam modus untuk menjerat korban.
“Salah satu yang paling banyak ditemukan adalah menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi, ” ujar Nunuk saat ditemui di Gedung Borobudur Mapolda Jateng, Jumat (20/11/2026).
Menurut Nunuk, sejumlah negara yang menjadi tujuan penempatan di antaranya Selandia Baru, Jepang, Australia, dan Singapura.
“Para korban diminta membayar biaya pengurusan visa, tiket hingga proses keberangkatan dengan nominal bervariasi, mulai Rp 20 juta hingga Rp 143 juta, ” terangnya.
Salah satu perkara yang diungkap Ditres PPA dan PPO Polda Jateng melibatkan dua tersangka asal Kabupaten Pemalang berinisial SM dan RI. Keduanya diduga menawarkan pekerjaan di Selandia Baru menggunakan visa yang tidak sesuai peruntukannya.
Baca Juga: Demi Bayar Utang Pinjol, Suami di Kudus Tega Jajakan Istri ke Pria Hidung Belang
Dari praktik tersebut, polisi mengidentifikasi sembilan orang sebagai korban. Kedua tersangka telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Namun, hingga penyidikan berlangsung, seluruh korban belum diberangkatkan ke negara tujuan.
Polisi masih mengembangkan perkara tersebut, untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan penempatan pekerja migran ilegal.
Nunuk menambahkan, modus lainnya dilakukan dengan memberangkatkan calon pekerja migran menggunakan visa wisata atau transit. Mereka terlebih dahulu diarahkan melalui Batam, sebelum diberangkatkan menggunakan kapal laut menuju Malaysia.
Polisi juga menemukan praktik perekrutan calon pekerja migran yang sedang mengikuti pelatihan di lembaga resmi. Selain itu, terdapat pelaku yang mencatut nama lembaga pelatihan kerja tanpa izin, hingga menempatkan pekerja migran secara perorangan tanpa memenuhi ketentuan.
“Salah satu sasaran penempatan tersebut adalah pekerjaan sebagai anak buah kapal (ABK) kapal ikan di Denmark, ” sebut Nunuk.
Tak hanya menyasar calon pekerja migran, praktik perdagangan orang juga ditemukan di dalam negeri. Bentuk eksploitasi yang terungkap meliputi prostitusi daring melalui aplikasi MiChat, eksploitasi seksual terhadap anak, hingga perekrutan pekerja di tempat hiburan dan sejumlah usaha lainnya.
Dalam praktik tersebut, pekerja diatur tarifnya. Kemudian sebagian honor mereka dipotong untuk mendapatkan keuntungan oleh pihak yang merekrut.
Bahkan, polisi mengungkap kasus seorang suami yang diduga mengeksploitasi istrinya sendiri dengan menawarkan jasa melalui aplikasi MiChat di Kudus.
“Kasus lain yang tak kalah memprihatinkan adalah dugaan penjualan bayi oleh ibu kandungnya melalui perantara dengan imbalan Rp6 juta, ” ungkap Nunuk.
Di luar penindakan, Polda Jateng juga memperkuat upaya pencegahan agar masyarakat tidak mudah terjebak tawaran pekerjaan ilegal.
Selama periode 13–19 November 2026, polisi menggelar 10 kegiatan sosialisasi yang diikuti 275 peserta, termasuk di lingkungan lembaga pelatihan kerja dan sekolah.
Petugas juga melakukan dua kegiatan pengecekan di sejumlah pintu keberangkatan, yakni bandara dan pelabuhan.
Upaya pencegahan tersebut diperkuat melalui program Rise and Speak yang dilaksanakan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Program ini mendorong masyarakat berani melaporkan tindak pidana yang diketahui, dilihat, didengar, maupun dialami secara langsung.
“Program Rise and Speak ini kami lakukan untuk menumbuhkan keberanian dan kesadaran masyarakat, sehingga apabila melihat, mendengar, mengetahui, atau mengalami suatu peristiwa tindak pidana, tidak ragu untuk melaporkannya kepada pihak berwenang,” jelas Nunuk.
Pengawasan juga dilakukan di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada 14 November. Agenda serupa juga dilakukan di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani pada 15 November 2026.
Dalam kegiatan tersebut, petugas berkoordinasi dengan pengelola bandara, imigrasi, serta kepolisian setempat.
Dari hasil pengecekan di Pelabuhan Tanjung Emas, petugas memperoleh informasi mengenai penjemputan calon korban yang akan dibawa menuju Kalimantan sebelum direncanakan melanjutkan perjalanan ke Malaysia.
Penanganan TPPO ini turut melibatkan sejumlah instansi terkait, termasuk BP3MI, Kantor Imigrasi, dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
Perwakilan BP3MI Jawa Tengah, Resvi Harum Ardika, mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan menerima tawaran pekerjaan ke luar negeri tanpa memastikan legalitas perusahaan dan kelengkapan dokumen penempatan.
Menurut dia, sejumlah persoalan pekerja migran berawal dari keberangkatan menggunakan visa kunjungan, bukan visa kerja. Padahal, setiap calon pekerja migran harus memenuhi persyaratan, mulai dari paspor, visa kerja, kontrak kerja, hingga pemeriksaan kesehatan.
“Permasalahan yang masih banyak kami temukan adalah pekerja migran yang bekerja di luar negeri hanya menggunakan visa kunjungan, bukan visa kerja. Karena itu, kami mengajak masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar mengikuti prosedur resmi dan melengkapi dokumen sesuai ketentuan,” ujarnya.
Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan Jobs Info BP3MI untuk memperoleh informasi mengenai peluang dan prosedur penempatan pekerja migran secara resmi.
Senada, perwakilan Kantor Imigrasi, Putu Agus Eka Putra, mengimbau masyarakat agar mengurus paspor dan seluruh proses keberangkatan ke luar negeri sesuai ketentuan perundang-undangan.
‘Penggunaan dokumen perjalanan yang tidak sesuai peruntukannya berpotensi menimbulkan risiko serta persoalan hukum, ” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Ratna Mulya Sari, menegaskan, perlindungan terhadap korban TPPO tidak berhenti setelah mereka berhasil diselamatkan.
Dinas Sosial memberikan pendampingan dan rehabilitasi sosial agar korban dapat memulihkan kondisi psikologis, sosial, serta kembali menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat.
“Fokus kami memastikan korban mendapatkan pendampingan dan pemulihan secara menyeluruh, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun keberfungsian sosial,” katanya.
Nunuk kembali menegaskan, pemberantasan perdagangan orang tidak cukup hanya dengan menangkap dan memproses hukum para pelaku.
“Upaya tersebut harus dibarengi dengan pemutusan jaringan, penyelamatan korban, serta pencegahan agar masyarakat tidak kembali menjadi sasaran eksploitasi, ” pungkasnya.
Ia mengingatkan, keterbatasan ekonomi dan minimnya pengetahuan masyarakat kerap dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan praktik perdagangan orang.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan pekerjaan, agar lebih memahami prosedur yang benar dan tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan besar,” tegasnya. (pra)
