Kawasan lahan sawah di Pegunungan Kendeng Pati tidak bisa dengan mudah dibangun rumah. (kanalmuria)
Kanalmuria.com, Pati – Di kawasan Pegunungan Kendeng yang menghampar dari Kecamatan Sukolilo dan Tambakromo Kabupaten Pati, persoalan pemanfaatan tanah kini menjadi perhatian serius.
Sejumlah warga di dua kecamatan setempat mengeluhkan sulitnya menggunakan tanah milik sendiri. Bahkan untuk membangun rumah bagi anak-anak mereka.
Faktor penyebab keluhan warga, sebab sebagian bidang tanah tersebut masuk kategori Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Karena itu, pemanfaatannya terbentur ketentuan tata ruang.
Persoalan itu menjadi salah satu sorotan dalam pembahasan Rancangan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Sukolilo dan Tambakromo, yang digelar Pemkab Pati bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Hotel New Merdeka Pati, Rabu (18/11/2026).
Baca Juga: Kekeringan Kepung 62 Desa di Pati, Pertamina Gelontorkan 1,48 Juta Liter Air Bersih
Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengungkapkan, banyaknya aduan masyarakat terkait keterbatasan pemanfaatan lahan menjadi alasan penting agar penyusunan RDTR tidak hanya berorientasi pada aturan saja. Namun juga mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.
Menurut Chandra, sebagian warga hanya memiliki satu bidang tanah yang selama ini menjadi aset keluarga. Tanah tersebut bahkan telah direncanakan untuk diwariskan kepada anak-anak mereka sebagai tempat mendirikan rumah.
Namun, kata Chandra, rencana itu terkendala ketika bidang tanah bersangkutan masuk dalam peta LSD.
“Tanah yang mereka miliki itu terkadang hanya satu-satunya. Rencananya diturunkan kepada anak untuk dibangun rumah, tetapi ketika masuk LSD, pemanfaatannya terkendala karena tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang,” ungkap Chandra.
Bukan hanya untuk kebutuhan tempat tinggal, aspirasi masyarakat juga menyangkut peluang pemanfaatan lahan bagi pengembangan kegiatan industri. Dua kepentingan tersebut menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RDTR Sukolilo dan Tambakromo.
Chandra mengatakan, pemerintah daerah telah berdiskusi dengan jajaran ATR/BPN membahas berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Harapannya, rancangan tata ruang yang disusun mampu mengakomodasi kebutuhan warga dan memberikan arah yang jelas bagi pembangunan wilayah.
“Banyak sekali aduan masyarakat terkait pemanfaatan lahan, baik untuk permukiman maupun industri. Karena itu, kami berdiskusi dengan jajaran ATR/BPN untuk membahas persoalan tersebut,” jelasnya.
Penyusunan rancangan RDTR tersebut digagas Kementerian ATR/BPN. Sementara itu, Pemkab Pati terlibat aktif melalui koordinasi dan pembahasan bersama jajaran kementerian untuk mengidentifikasi berbagai persoalan pemanfaatan ruang di kedua kecamatan.
Pemerintah daerah berharap rancangan RDTR, nantinya benar-benar mencerminkan kondisi riil wilayah Sukolilo dan Tambakromo. Dengan begitu, penataan ruang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang tinggal dan menggantungkan kehidupannya di kawasan Pegunungan Kendeng.
Di sisi lain, perlindungan lahan pertanian tetap menjadi perhatian. Penyusunan tata ruang diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan permukiman, peluang pengembangan industri, dan kepentingan menjaga keberlanjutan lahan pertanian sesuai ketentuan perundang-undangan.
FGD tersebut dihadiri perwakilan Subdirektorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II E, Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, serta Team Leader penyusunan teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) RDTR Kabupaten Pati.
Sejumlah kepala perangkat daerah terkait juga mengikuti pembahasan tersebut sebagai bagian dari proses penyusunan RDTR Kecamatan Sukolilo dan Tambakromo. (pra)

2 thoughts on “Tanah Warisan di Pegunungan Kendeng Pati Terbelenggu LSD, Warga Sukolilo-Tambakromo Mengadu”
Comments are closed.