PATI – Muncul dinamika yang kontras dalam rangkaian desakan pengusutan dugaan aliran dana di Kabupaten Pati. Gerakan Masyarakat Tolak Korupsi (GERMAP) melalui surat pengaduan masyarakat (DUMAS) secara resmi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan aliran dana yang diduga melibatkan Bupati Pati Sudewo. Namun di sisi lain, nama Ketua GERMAP Pati, Yayak Gundul, justru tercantum dalam sebuah banner yang terpampang di halaman Pengadilan Negeri (PN) Pati dengan tuntutan agar KPK mengusut dirinya dan sejumlah pihak lain.
Dalam surat DUMAS tertanggal 22 Januari 2026, Yayak Gundul atas nama GERMAP secara tegas meminta KPK mengusut dugaan aliran dana yang disebut terjaring dalam OTT KPK pada 19 Januari 2026 di wilayah Kabupaten Pati. Surat tersebut menyoroti dugaan aliran dana yang dikaitkan dengan lingkungan DPRD Kabupaten Pati, khususnya berkaitan dengan hasil Pansus Pemakzulan Bupati Pati yang berujung pada kemenangan Sudewo pada 31 Oktober 2025.
GERMAP menilai persoalan tersebut perlu dibuka secara terang-benderang demi kepentingan publik dan meminta KPK mengusut seluruh pihak yang diduga terlibat tanpa pandang bulu.
Namun, suasana berbeda terlihat di halaman PN Pati saat berlangsungnya sidang perkara Botok dan Teguh. Sebuah banner terbentang di area pengadilan dengan tulisan yang meminta KPK mengusut dan memproses hukum Yayak Gundul dan pihak-pihak lain yang disebut diduga menerima aliran anggaran dari Bupati Pati Sudewo. Banner tersebut menyedot perhatian publik karena berlawanan arah dengan isi DUMAS yang sebelumnya dilayangkan GERMAP.
Perbedaan narasi antara surat DUMAS dan isi banner tersebut memunculkan beragam tafsir di tengah masyarakat. Di satu sisi, Yayak Gundul melalui GERMAP berada pada posisi pelapor yang mendesak pengusutan, sementara di sisi lain, namanya justru muncul dalam tuntutan banner sebagai pihak yang diminta untuk ikut diusut.
/Red.
