Jakarta – Gelombang bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera memicu munculnya desakan dari berbagai pihak agar pemerintah menetapkan status darurat bencana nasional. Permintaan tersebut mencuat seiring meluasnya dampak banjir dan longsor di beberapa provinsi.
Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan penanganan korban berjalan maksimal. Menurutnya, status administratif bukan menjadi penghambat untuk mengerahkan seluruh kekuatan negara dalam membantu masyarakat terdampak.
Ia menyampaikan bahwa Presiden telah menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga terkait, termasuk BNPB, TNI, dan Polri, untuk bergerak cepat dalam proses evakuasi, penyaluran bantuan, serta pengamanan wilayah terdampak bencana.
Selain fase tanggap darurat, pemerintah juga telah menyiapkan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Proses pemulihan tersebut ditargetkan dapat berjalan dalam jangka waktu sekitar 100 hari agar aktivitas masyarakat bisa segera kembali normal.
Sementara itu, sejumlah organisasi kemasyarakatan dan kalangan akademisi tetap mendorong agar status bencana nasional segera ditetapkan. Mereka menilai langkah tersebut penting untuk mempercepat mobilisasi sumber daya dan memperluas cakupan bantuan.
Meski dorongan tersebut terus menguat, pemerintah memastikan bahwa upaya kemanusiaan tetap berjalan tanpa menunggu perubahan status. Fokus utama tetap diarahkan pada keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, serta percepatan pemulihan di daerah terdampak. (TIM)
