Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik Pertamina. Sebagai bagian dari proses penyidikan, lembaga antirasuah tersebut memeriksa mantan Wakil Presiden (VP) Pertamina untuk menggali informasi terkait mekanisme dan kebijakan dalam proyek tersebut.
Pemeriksaan ini difokuskan pada tahapan pengadaan proyek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. KPK ingin memastikan apakah proses tersebut telah sesuai dengan prosedur dan prinsip transparansi, terutama terkait pemilihan penyedia, penentuan harga, serta spesifikasi teknis sistem digital yang digunakan dalam program modernisasi SPBU.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, KPK juga telah meminta sejumlah dokumen penting, termasuk kontrak kerja sama, laporan teknis, serta komunikasi internal antara pihak Pertamina dan mitra penyedia jasa. Langkah ini dilakukan untuk menelusuri dugaan adanya penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran administrasi dalam pengambilan keputusan proyek.
Selain itu, penyidik juga menelusuri kemungkinan terjadinya praktik kolusi atau benturan kepentingan dalam penunjukan vendor yang terlibat. Jika ditemukan bukti yang cukup kuat, proyek digitalisasi SPBU ini berpotensi berkembang menjadi kasus korupsi di sektor energi dengan skala yang lebih besar.
Melalui kuasa hukumnya, mantan VP Pertamina menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama penuh dengan penyidik KPK. Ia menegaskan bahwa semua langkah yang diambil selama menjabat telah sesuai dengan pedoman internal perusahaan dan peraturan pemerintah yang berlaku.
Hingga saat ini, KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Namun, lembaga itu memastikan proses penyelidikan akan terus dilanjutkan secara menyeluruh, termasuk pemanggilan saksi tambahan dan pemeriksaan dokumen pendukung untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas proyek digitalisasi SPBU di lingkungan Pertamina. (TIM)
